*Politik

Neno Warisman: Tito Boleh Menerima Dana Dari Pemda Karena Membantu Programnya ?

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima mantan selebritis dan penyanyi terkenal Neno Warisman di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, lantai 3, Senayan, Jakarta, Senin (14/11). Neno mempertanyakan ke Fadli Zon apakah Jenderal Tito Karnavian semasa menjadi Kapolda Metro Jaya boleh menerima sejumlah dana dari Pemda hanya karena mereka telah membantu programnya.

Pemda DKI Jakarta pernah memberikan hibah senilai Rp70-an miliar setelah Tito (Kapolda ketika itu) memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan penggusuran lokalisasi Kalijodo. Dana tersebut dari retribusi pengembang terkait proyek. Uang tersebut digunakan Tito untuk membangun lahan parkir di Polda. Fadli Zon berjanji akan akan mempelajari terlebih dahulu kasus tersebut.“Pelajari dulu. Tentu semua aspirasi keinginan berbagai elemen masayarakat, tugas DPR sampaikan perjuangkan dan meneruskan keinginan tersebut,” katanya.
Namun di memastikan akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan semua masyarakat kepadanya, termasuk Neno, ke komisi terkait.“Apakah kejadian sebenarnya? Apakah pernyataan Kapolda Metro waktu itu bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan? Apakah itu ngandung unsur pelanggaran hukum etika dan lain-lain. Bentuk pertanyaan, karena pertanyaan akan sampaikan ke Komisi III yang bisa dijawab,” jelasnya.

Proyek Parkir Polda

Proyek pengerjaan gedung itu dibiayai melalui kewajiban pengembang reklamasi. Adapun pembangunan dilakukan oleh PT Jaladri Kartika Paksi (Agung Podomoro Group). Pembiayaan diperkirakan mencapai Rp 70 miliar, dan rampung dalam waktu satu tahun.Rencananya, gedung parkir itu akan dibangun menjadi delapan lantai dengan fasilitas landasan helikopter di atap bangunan (P-8). Selain itu, terdapat ruang kerja administrasi kantor di lantai dasar (P-1) dan lantai 1 (P-2). Saat ini, mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. KPK menjerat Ariesman sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohamad Sanusi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkomentar soal parkir polda yang mangkrak setelah kasus reklamasi. Basuki mengatakan, pihak pengembang tidak mengerjakannya sebelum ada kepastian soal kontribusi tambahan. “Mereka enggak mau kerjain dulu kalau enggak ada kepastian,” ujar Basuki di Ecovention, Ancol, seperti yang dilansir tempo Selasa (26/7/2016). Proyek yang disebut mangkrak setelah kasus reklamasi adalah proyek pompa air sentiong. Pompa air tersebut dibangun dengan menggunakan kontribusi tambahan PT Manggala Krida Yhuda (MKY). Perusahaan itu merupakan salah satu perusahaan yang mendapatkan izin reklamasi. Terkait proyek tersebut, Basuki tidak menjelaskan banyak.”Kalau yang Sentiong mangkrak karena MKY dulu,” ujar Basuki.

Iklan

Kategori:*Politik