*Agama

Hentikan, Baca dan Lihat Media Hitam Pemfitnah Umat

Media massa harus independen berpijak pada kepentingan masyarakat bukan hanya sekelompok penguasa yang mampu membayar.mNamun, kondisi saat ini media-media khususnya di cenderung diintervensi yang memiliki kekuatan ekonomi termasuk dalam hal pemberitaan pilkada yang dinilai tidak berimbang atau bahkan cenderung berpihak.

Intervensi pemegang kekuasaan atau penguasa atau pemilik dana terhadap media tentunya sangat miris karena media tidak lagi memerankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial. Penguasaan media massa oleh kekuatan ekonomi tersebut tentunya menjadi “bumerang” pada independensi media itu. Dampaknya pemberitaan yang disampaikan media hanya berpihak kepada pemilik kepentingan dan pemodal. Sedangkan kepentingan masyarakat sama sekali bukan menjadi pemberitaan karena peran media sudah bergeser dan tidak lagi menjadi pengontrol kebijakan publik. Kondisi tersebut tentunya harus disikapi masyarakat secara cerdas terhadap pemberitaan yang disampaikan media massa.

Apalagi akibat intervensi kerap media membelokan pemberitaan dari fakta yang sesungguhnya obyektif. Sehingga objektivitas media dan independensi menjadi harapan masyarakat. Pada umumnya media kini tidak lagi independen dan memposisikan sebagai alat kontrol kebijakan publik. Masalah lainnya sebagian para wartawan atau media massa kurang memahami Kode Etik Wartawan Indonesia, Kode Etik Jurnalistik, dan Undang-Undang No: 40 Tahun 1999 tentang Pers Indonesia. Bila pemilik media dan para jurnalis dan perusahaan media itu bermoral, peduli masalah kerajyatan maka akan memahami fungsi pers sesuai kode etik dan UU No: 40 tentang pers Indonesia, mungkin tidak akan ‘terjebak’ masuk ke dalam kepentingan sebuah kelompok tertentu atau politik praktis.

Iklan