*Politik-Sosial

Benarkah Aksi Damai 25 November Diikuti Aksi Tarik Uang ?

Setelah Kabsreskrim menetapkan Ahok sebagai tersangka dan belum ditahan ternyata masih menyisakan kecemasan dan ketidakpuasan sebagian kelompok masyarakat. Benarkah umat muslim akan melakukan aksi damai 25 November 2016 dan aksi tarik uang di bank (rush money) dalam jumlah besar, yang berpotensi melengserkan Jokowi dari kursi Presiden RI. Aksi ini merupakan lanjutan dari demo 4 November 2016 yang menuntut agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditetapkan menjadi tersangka kasus penistaan agama. Demo 25 November 2016 dan aksi tarik uang di bank pada hari yang sama akan dilakukan mayoritas umat Islam di Indonesia jika tuntutan mereka tak dipenuhi pemerintah dan polri. Seruan tarik uang di bank 25 November 2016 sudah digaungkan sejumlah tokoh agama di media sosial (medsos) dan aplikasi WhatsApp. Aksi tarik uang di bank pada hari yang sama diyakini mampu menggoyahkan perekonomian Indonesia. Target Rush Money 25 November yakni menguras cadangan uang di bank sebesar Rp 100 triliun. Untuk mencapai target tersebut, para pengusaha muslim diminta menarik uangnya di bank dalam jumlah besar. Sedangkan masyarakat menengah ke bawah dianjurkan menarik uangnya di bank Rp 2 juta per orang. Aksi tersebut masih belum diketahui dengan pasti dari mana sumbernya. Tapi kalau hal itu terjadi maka akan beresiko kekacauan ekonomi, politik dan keamanan di Indonesia dikawatirkan benar benar terjadi. Masyarakat dan pemerintah harus segera mencermati gerakan ini.

Aksi tarik uang di bank secara besar-besaran ini akan menimbulkan dampak buruk bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Rush Money akan menimbulkan tiga aspek, yakni ekonomi, sosial, dan politik. Akan timbul kekacauan dalam sistem perbankan. Bank akan kekurangan uang, sehingga menimbulkan gejolak ekonomi. Bank Indonesia (BI) akan kewalahan dan tidak mungkin mendistribusikan uang dalam jumlah banyak pada waktu bersamaan. Gerakan Rush Money akan menimbulkan keresahan di masyarakat karena bank akan kewalahan memenuhi permintaan masyarakat yang begitu tinggi. Bila hal ini terjadi  akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kasus Soeharto bisa terulang.

“Organisasi maupun tokoh individual berkumpul untuk mengambil sikap dan pandangan bersama terkait penetapan tersangka Basuki Tjahaja Purnama oleh Kepolisian,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Rabu (16/11/2016). Din mengatakan para tokoh tersebut berkumpul dan menelurkan pernyataan terkait Ahok. Hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya perwakilan dari Muhammadiyah, Al washliyah, Mathlaul Anwar, Majlis Tafsir Al Quran, DDII, Hidayatullah, HMI, Kahmi, PII, Nasyiatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Al irsyad dan lainnya.

Pernyataan terkait Ahok itu tertuang menjadi beberapa butir, di antaranya sebagai berikut:

  1. Menyambut baik dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Swt terkait keputusan kepolisian tentang status tersangka atas Basuki Tjahaja Purnama. Keputusan tersebut merupakan hasil proses hukum yang berkeadilan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
  2. Sehubungan dengan itu kami menyampaikan terima kasih dan memberi penghargaan tinggi kepada Presiden Joko Widodo atas sikap kenegarawanannya untuk tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum dan tidak melindungi Basuki Tjahaja Purnama. Begitu pula, kami memberi penghargaan tinggi kepada Kepolisian RI yang telah menunjukkan profesionalitas, integritas dan moralitas dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kami mendesak agar proses hukum itu dilakukan secara berkeadilan, cepat, transparan dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat sebagaimana kasus-kasus terdahulu.
  3. Ormas dan lembaga Islam beserta elemen-elemen masyarakat akan tetap mengawal proses selanjutnya agar tidak menyimpang karena kasus penistaan itu adalah kasus besar yang potensial mengancam perpecahan bangsa. Penistaan agama, sebagaimana terjadi pada kasus-kasus sebelumnya oleh siapapun dan terhadap agama manapun adalah sikap intoleransi dan antikemajemukan. Maka bara apinya harus segera dipadamkan sebelum meluas menimbulkan prahara sosial yang menggoyahkan sendi-sendi NKRI berdasarkan Pancasila yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
  4. Menyerukan kepada seluruh keluarga besar bangsa dan umat Islam pada khususnya untuk tetap tenang dan menahan diri serta tidak terhasut upaya pihak yang mengail di air keruh, baik dengan mengadu domba antarumat berbagai agama maupun mempertentangkan rakyat dengan pemerintah. Kasus penistaan oleh Basuki Tjahaja Purnama adalah kasus individual yang tidak ada kaitan dengan agama dan etnik tertentu, serta tidak perlu dikaitkan dengan keberadaan pemerintahan yang sah dan konstitusional.
  5. Menyerukan kepada seluruh komponen bangsa, umat Islam pada khususnya, untuk senantiasa memanjat doa kehadirat Allah Swt agar bangsa dan negara Indonesia terselamatkan dari malapetaka dan marabahaya perpecahan. 
Iklan