*Demokrasi

Ahok Tersangka, Tidak Ditahan Tetapi dicekal

Bareskrim Polri telah menetapkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka kasus penistaan agama dan melanjutkan proses hukum kasus tersebut ke tingkat penyidikan. Kabareskrim juga menyatakan bahwa tersangka yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di cekal keluar negeri sebagai tindakan pencegahan.

Penetapan tersangka dilakukan Bareskrim Polri setelah melakukan gelar perkara terbuka terbatas di Mabes Polri sejak kemarin, Selasa (15/11/2016).”Diraih kesepakatan meskipun tidak bulat didominasi oleh pendapat yang menyatakan bahwa perkara ini harus diselesaikan di pengadilan terbuka,” kata Kabareskrim Komjen Ari Dono di Mabes Polri, Rabu (16/11/2016).”Dengan demikian, (perkara ini) akan ditingkatkan dengan tahap penyidikan dengan menetapkan Saudara Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka,” ujarnya.Ahok ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tidak Ditahan

Penyidik Markas Besar Kepolisian RI tidak menahan Basuki Tjahaja Purnama setelah dia ditetapkan sebagai tersangka. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan alasan penyidik tidak menahan Ahok. Menurut Tito ada tiga alasan seorang tersangka untuk ditahan. Pertama, penahanan harus memenuhi syarat subjektif semua penyelidik harus bulat soal adanya tindak pidana. “Sementara dalam gelar perkara kemarin terlihat jelas adanya perbedaan pendapat ahli,” kata Tito kepada wartawan di Mabes Polri, jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/11/2016). Menurut Tito, adanya perbedaan pendapat dari saksi ahli tersebut mempengaruhi penyelidik. “Penyelidik dissenting tidak bulat meskipun didominasi oleh mereka yang sepakat ada tindak pidana. Karena tidak bulat maka unsur subjektif menyatakan tindak pidana itu tidak mutlak,” kata dia. Alasan kedua, penahanan bisa dilakukan karena ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri. Sementara dalam kasus ini, Tito mendapat laporan dari Kabareskrim Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto bahwa Ahok cukup proaktif. Apalagi saat ini Ahok juga menjadi calon gubernur DKI Jakarta. “Ketika yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dan cuti, kecil kemungkinan yang bersangkutan melarikan diri,” kata Tito. Penahanan juga dilakukan ketika ada kekhawatiran tersangka menghilangkan barang bukti. Sementara dalam kasus ini semua barang bukti sudah disita. “Jadi tidak ada kekhawatiran barang bukti dihilangkan,” kata Tito. “Sebagai antisipasi penyidik memutuskan untuk dilakukan pencegahan. Jangan sampai nanti yang bersangkutan ke luar negeri, kita tak mau disalahkan,”.

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafi’i menyatakan apabila penetapan Ahok sebagai tersangka berdasarkan ketentuan hukum, maka seharusnya calon petahana itu ditahan. “Sebenarnya kalau ini berdasarkan keyakinan hukum, karena pasal 156a itu ancaman hukumnya lima tahun, ya tersangkanya harus ditahan dong,” katanya kepada Kiblat.net di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta pada Rabu (16/11). “Kalau serius harus ditahan,” tegasnya. Politikus dari Fraksi Gerindra ini mengungkapkan bahwa tindak pidana yang ancamanya lebih dari lima tahun harus dipidana. “Karena tindak pidana yang acamannya lima tahun atau lebih, tersangka itu harus ditahan,” tandasnya.

Proses gelar perkara menghadirkan 18 saksi ahli dari pihak kepolisian, pelapor, dan terlapor. Tampak hadir di antaranya Ketua Front Pembela Islam Rizieq Shihab, mantan pelaksana tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi Indrianto Seno Adji, dan juga berbagai para saksi ahli, Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Ombudsman RI dan anggota Komisi III DPR

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan agar semua pihak menghormati keputusan Bareskrim Polri terkait status kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Tito menyebut gelar perkara Ahok sudah berjalan sesuai ketentuan. “Saya harap semua masyarakat menghormati dan menghargai setiap keputusan penegak hukum,” kata Tito di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/11/2016). Tito mengatakan, semua pihak terlapor dan pelapor diundang dalam pengumuman ini. Namun, pengumuman secara terbuka tetap dilakukan meski pihak terlapor dan pelapor hadir atau tidak hari ini.

Iklan