*Politik-Sosial

Jenderal TNI Purn Joko Santoso: Rakyat Siap Duduki DPR Untuk Selamatkan Indonesia Dari Asing dan Aseng

Jenderal TNI Purn Joko Santoso menegaskan perlunya tekad, komitmen kebangsaan, dan persatuan semua elemen bangsa untuk menyelamatkan kedaulatan Indonesia saat ini yang sudah dikuasai asing. “Jika para aktivis gerakan sudah bersatu dan bertekad bulat untuk memperbaiki bangsa dan kesadaran rakyat telah meluas, saya siap untuk memimpin gerakan dan bersama-sama untuk mendesak DPR/MPR melakukan sidang istimewa selamatkan kedaulatan dan kondisi bangsa saat ini,” tegas Djoko, dalam Apel Akbar Menjahit Kedaulatan Bangsa di Jakarta, Rabu (18/11/2015).

Mantan Panglima TNI menyebut satu-satunya jalan menyelamatkan Indonesia adalah harus kembali pada pancasila dan UUD 1945 yang asli. “Jangan berharap pada pihak lain. Semua elemen bangsa dan kita semua harus menduduki gedung MPR/DPR RI untuk mendesak itu, jangan desak di sini”, kata dia. Apel Akbar Menjahit Kedaulatan Bangsa dihadiri ratusan aktivis politik dan sejumlah tokoh nasional. Dalam aksi itu, dilakukan penandatanganan Maklumat Tugu Proklamasi 2015 Indonesia Berdaulat sebagai wujud konkret komitmen gerakan Selamatkan Indonesia dan Rebut Kembali kedaulatan bangsa dari cengkraman bangsa asing, dan tentunya juga Aseng. (ts/rn)

Kwik Kuan Gie

Hal s3nada juga diungkapkan Kwik Kian Gie. Untuk memperbaiki kondisi bangsa saat ini, yang disebut semakin liberal dan makin jauh dari UUD 1945, menurut Kwik Kian Gie harus dilakukan perubahan sistem dan pemimpinnya. Sistem kepemimpinan, kata mantan Menko EKUIN itu, tidak bisa dipilih secara langsung oleh rakyat. Dia beralasan tidak mungkin rakyat yang pendidikannya mayoritas masih rendah diharapkan dapat memilih pemimpin yang berkualitas. Fakta yang terjadi, justru ada jual beli suara dalam pemilihan pemimpin. “Lalu apa yang harus dilakukan sekarang?. Tadi ada yang menyebut coup (kudeta, red), tapi apa ya tentara mau?”, kata Kwik Kian Gie dalam diskusi seputar arah kebijakan ekonomi yang tidak sesuai dengan UUD 1945 di Kantor MUI Pusat, Selasa sore (17/05/2016).

Termasuk sebagai salah satu cara untuk memperbaiki kondisi bangsa, kata Kwik, harus menggunakan gaya kepemimpinan “diktaktorial.” Sumber ekonomi dan badan usaha harus dikendalikan negara, tidak boleh diserahkan kepada swasta apalagi asing. “Tidak bisa selain itu. Ini bukan saya yang ngomong, tetapi Joseph Stiglitz, Francis Fukuyama. Baru bisa makmur,” ungkapnya.

Mantan Kepala Bapennas ini memberi contoh Norwegia. Negara itu makmur dengan 70 persen kekuatan ekonomi di tangan pemerintah. Demikian pula dengan Singapura. Negara dengan wilayah yang sangat kecil ini bisa makmur karena pada awalnya dipimpin oleh Lee Kuan Yew dengan cara diktaktor. Pemerintah Singapura, kata Kwik, saat itu membentuk dua buah holding, yaitu Temasek dan GIC (Government of Singapore Investment Corporation). “Saya usulkan, mungkin MUI yang mampu, pilih pemimpin, orang yang sangat dihargai rakyat. Tidak ada jalan lain kecuali jalan ekstrem, kudeta. Ini jalan yang murah,” saran Kwik.

Kwik mengaku prihatin dengan kondisi kepemimpinan sekarang. Dengan sistem pemilihan secara langsung, Presiden, DPR, Gubernur, Bupati dan Wali Kota semua dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga, hanya para menteri saja yang dipilih oleh Presiden. “Akibatnya ada Gubernur, Bupati yang tidak menurut pada presiden. Karena merasa sama-sama dipilih oleh rakyat. Ini anarkhi atau chaos namanya,” kata politisi senior PDI-P ini. Selain pengambilalihan kepemimpinan, Kwik juga menyarankan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli. Dia mengaku sudah membaca sejarah konstitusi Indonesia yang pertama kali dibuat itu. “Ini yang buat bukan orang sembarangan. Mereka orang-orang terpandai di zamannya. Ini sekarang dilecehkan sampai empat kali diamandemen. Semua harus dikembalikan (ke UUD 1945 asli, red),” tandasnya.

Iklan

Kategori:*Politik-Sosial

Tagged as: ,