*Kesehatan

Dokter Layanan Primer, Mengapa Menjadi Kontroversial ?

Dokter Layanan Primer (DLP) yang dicanangkan pemerintah keberadaannya saat ini menjadi kontroversi di berbagai kalangan karena ada anggapan program pendidikan ini bertolak berlakang dengan Undang-undang Praktik Kedokteran karena adanya Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang baru berjalan pada 2012. 

Dokter Layanan Primer merupakan jenjang baru pendidikan kedokteran di Indonesia yang dilaksanakan setelah program profesi dokter dan program internship yang setara dengan jenjang pendidikan profesi spesialis. Dokter Layanan Primer ini nantinya secara konsisten akan menerapkan ilmu kedokteran keluarga, ditunjang dengan ilmu kedokteran Komunitas dan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Selain itu, mereka juga dituntut untuk mampu memimpin pelayanan kesehatan primer.

Meskipun mengambil pendidikan spesialis, DLP akan ditempatkan di seluruh Fasilitas Kesehatan primer seperti Puskesmas dan Klinik dengan tujuan memperkuat program promotif dan preventif atau pencegahan penyakit. Bedanya dengan dokter umum, dia akan memiliki kemampuan lebih lengkap ketimbang dokter umum. Tidak ada paksaan bagi dokter untuk mengikuti Program DLP. Dan tidak ada kewajiban untuk mengikutinya. Tapi ini dapat menjadi pilihan dokter untuk menaikkangrade-nya karena kemampuannya bertambah.

Menurut Menkes

Menteri Kesehatan Nila Moeloek menegaskan, saat ini lebih dari 80 persen masalah kesehatan ternyata dijumpai di tingkat primer. Hal ini menunjukkan, masih banyak masyarakat yang memiliki penyakit telah masuk stadium lanjut dan tak bisa diatasi di faskes primer. DLP akan dibekali kemampuan lebih dan dokter umum tidak perlu khawatir karena mereka akan saling melengkapi. Kita ingin mengembalikan Indonesia sehat dengan menguatkan akses pelayanan kesehatan primer.

Kebijakan kesehatan sudah dirasakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dari evaluasi, keberlanjutan untuk menguatkan layanan kesehatan primer agar orang tidak sakit parah bisa diselesaikan di pelayanan kesehatan primer seperti Puskesmas atau klinik ini bisa dibantu dengan dokter layanan primer,” katanya saat memberikan sambutan dalam rangkaian acara Hari Kesehatan Nasional 2015 di Kemayoran, Jakarta, Jumat (12/11/2015). Menurut Menkes, dokter yang bakal menjalani pendidikan layanan primer harus mengedepankan pencegahan penyakit dan memiliki kepiawaian tangguh dalam pengobatan klinis. “Pengobatan harus selesai di primer. Meski program pendidikan ini perlu waktu, tapi harus mulai dari sekarang agar bisa jadi tulang punggung layanan kesehatan primer,” ungkapnya. Dokter di pelayanan primer, kata Menkes, perlu memiliki ciri The Five Stars Doctor, yaitu dokter mampu berperan sebagai penyedia pelayanan kesehatan (care provider), pengambil keputusan (decision-maker), komunikator yang baik (communicator), pemimpin masyarakat (community leader), dan pengelola manajemen (manager). Hal ini diharapkan dapat menyelesaikan 80-90 persen permasalahan kesehatan di layanan primer. “Untuk itu pelayanan primer membutuhkan Dokter Layanan Primer, seorang dokter yang ahli di layanan primer untuk menjadigatekeeper yang handal dan berada di tengah-tengah masyarakat untuk mendukung lahirnya generasi cinta sehat,” tukasnya.

DLP Di Luar negeri

Dokter DLP di Belanda memiliki tugas untuk lebih mengenal dan mengetahui riwayat penyakit pasien, penyakit menahun yang diderita, bahkan mengunjungi pasien jika dipanggil. Kunci keberhasilan DLP di Belanda adalah karena rasio dokter dengan penduduk sudah mencukupi, sehingga DLP dapat melaksanakan tugasnya lebih ringan. Oleh sebab itu, Belanda sukses dalam menjalankan pelayanan kesehatan oleh DLP (rasio dokter dengan penduduk adalah 145,1:100.000), sedangkan Indonesia rasionya 1 dokter untuk 2.470 orang).  

Tantangan DLP di negara maju, seperti Amerika Serikat adalah makin menurunnya minat mahasiswa kedokteran untuk menjadi DLP.  Tahun 2006, lebih dari 80 persen residen memilih menjadi spesialis. Akibatnya, praktik DLP di negara Paman Sam kian bergantung pada dokter lulusan asing.

Ditentang IDI dan DPR
Sejumlah anggota DPR menghimbau kepada pemerintah untuk menunda program studi dokter layanan primer (DLP). Pasalnya, dokter layanan primer yang merupakan amanah UU No. 20/2013 tentang pendidikan kedokteran ialah jenjang baru pendidikan, yang dilaksanakan setelah program profesi dokter dan program internship, serta setara dengan jenjang pendidikan profesi spesialis. Tahun ini, pemerintah berencana akan membuka program studi dokter layanan primer (DLP) di 17 Fakultas Kedokteran PTN dan PTS.

Memang, menyekolahkan kembali dokter agar lebih tinggi kualitasnya ialah upaya mulia, tapi ada kondisi dilematis dan prioritas yang layak menjadi pertimbangan kita. Jaminan kesehatan nasional (JKN) makin menyadarkan kita pentingnya peningkatan kualitas dokter di tingkat primer. Namun, pakar pendidikan kedokteran meyakini standar kompetensi yang tertera dalam standar kompetensi dokter Indonesia (SKDI) 2012 pada pendidikan dokter umum sudah cukup untuk menghasilkan dokter yang baik. Dengan demikin, yang perlu dilakukan Fakultas Kedokteran (FK) ialah memastikan SKDI 2012 yang diimplementasikan dengan baik dalam proses pendidikan. Terus menerus menerjemahkan keperluan lokal, nasional dan global: memiliki dosen bermutu, kurikulum, dana, sarana dan prasarana yang mumpuni. Hal ini bukanlah hal yang sederhana karena saat ini baru 21% FK menyandang akreditasi A, Akreditasi B (43%), dan Akreditasi C (36%). Semakin baik akreditasi FK, itu makin memiliki peluang pencapaian kualitas lulusan yang baik. Agar masyarakat memperoleh lulusan dokter umum yang memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang diharapkan, dukungan Kemenristek dan Dikti selayaknya lebih berfokus pada pembinaan FK secara intensif agar semakin banyak FK yang mencapai akreditasi A daripada membuka program studi spesialis DLP.

Kontroversial

  • Pendidikan DLP harus diselenggarakan di Fakultas Kedokteran (FK) yang berakreditasi A. Boleh akeditasi B,  tetapi tetap bekerja sama dengan FK berakreditasi A. Dari 75 fakultas kedokteran  yang ada saat ini,  hanya 17 fakultas yang berakreditasi A (22,67 persen).  Dengan beban berat FK menerima mahasiswa S1 rata-rata sebanyak 100-200 orang dan peserta pendidikan dokter  spesialis per bidang ilmu, rata-rata 10-20 orang (terdapat 34 bidang spesialis saat ini), beban yang ditanggung akan bertambah. Apalagi, jika diharuskan menerima dokter pendidikan DLP (jumlah pengajar, sarana, prasarana, dan dana). 
  • Pemborosan dana rakyat untuk prodi DLP? Bukankah lebih baik dana digunakan untuk menambah jumlah lulusan dokter dan dokter spesialis karena di beberapa daerah, rasionya masih belum terpenuhi?    
  • Istilah ‘setara spesialis’ masih menjadi pertanyaan karena berbagai undang-undang dan peraturan menteri belum mengenal istilah setara spesialis. Dalam UU No 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran hanya dikenal istilah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Pertanyaannya adalah kedudukan ‘setara spesialis’ ini dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).  Apakah dalam deskripsi KKNI, DLP berarti terletak di level 8?  Jika tidak, implikasinya akan berdampak pada golongan dan pangkat serta penggajian.
  • Sampai saat ini, belum melihat ada standar kompetensi dan standar pendidikan bagi DLP. Bagaimana kita akan mencapai tujuan pembelajaran jika standar kompetensi DLP saja belum ada. Bagaimana perbedaan kompetensi DLP dengan dokter umum dan dokter keluarga? Semua itu masih belum jelas.   Bagaimana kita tahu bahwa DLP yang diluluskan sudah kompeten, jika uji kompetensi yang seyogianya mengacu pada standar kompetensi, ternyata masih belum disepakati. Apakah dosen yang mendidik peserta program DLP sudah terkualifikasi? Sampai saat ini, belum diketahui kurikulum pendidikan program DLP yang akan diterapkan. Satu hal lagi yang dibutuhkan adalah standar kompetensi DLP, yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (UU Praktik Kedokteran no 29 – 2004).  Selanjutnya, lulusan program DLP harus menjalani uji kompetensi, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) bekerja sama dengan IDI/Kolegium Dokter Indonesia. Jika IDI dan Kolegium Dokter Indonesia tidak mengakui pendidikan DLP, ada konsekuensi tidak dapat diterbitkannya  sertifikat kompetensi oleh IDI.  DLP pun tidak memenuhi syarat untuk mengajukan surat tanda registrasi ke KKI. 
  • DLP akan bekerja dan mengabdikan di fasilitas layanan primer. Saat ini dokter yang bekerja di puskesmas adalah dokter yang secara reguler harus mendapatkan Surat Tanda Registrasi setiap lima tahun. Mereka telah teruji keandalannya dalam bekerja di puskesmas. Jika DLP juga akan melakukan pelayanan di puskesmas, hal ini akan berpotensi memicu terjadinya konflik dengan dokter umum, terutama dalam pembagian kewenangan.
  • Realitas sebaran dokter di wilayah Indonesia menyebutkan wilayah Indonesia Timur paling sedikit memperoleh dokter, dilanjutkan dengan Indonesia Tengah. Saat ini hanya 12 provinsi di Indonesia yang jumlah rasio dokter sesuai untuk jumlah penduduk di daerah tersebut. Apakah urgen bila dokter yang tengah dinanti-nantikan untuk menyebar di 22 provinsi di Indonesia diminta untuk sekolah kembali dalam periode tahunan ? Terlebih, belum tentu, sekolah mereka tidak berada di kota yang mereka tinggali mengingat program studi DLP diutamakan pada FK dengan akreditasi A.
  • Jika program DLP tetap dilaksanakan, pelayanan kesehatan akan terhambat. Masyarakat menghadapi risiko para dokter puskesmas dilingkungan mereka berkurang karena melanjutkan pendidikan DLP. Solusi yang dapat menjadi pilihan karena mengingat secara universal, dokter memang harus terus menerus belajar. Di Indonesia program itu disebut P2KB (Program Pembelajaran Kedokteran Berkelanjutan). Di Negara lain, itu diistilahkan dengan CPD (Continuing Professional Development). Jika SKDI yang diemban FK dianggap cukup memampukan dokter melakukan pelayanan primer pada 144 penyakit, upaya peningkatan kompetensi dokter layanan primer (DLP) agar mencapai kemampuan menangani 155 penyakit tidak perlu dicapai melalui program pendidikan dokter setara spesialis DLP. Namun, itu dapat diberikan pada dokter umum dengan cara menambahkan pada program P2KB.
  • Masyarakat Indonesia dapat menikmati peningkatan kompetensi dokter yang melayaninya karena ada pengawalan dari lembaga Negara, yaitu Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Karena dokter yang melakukan praktik kedokteran wajib memiliki surat tanda registrasi (STR) dari KKI, bagi dokter umum yang akan memperpanjang STR (setiap 5 tahun sekali), KKI akan memastikan dokter tersebut telah memastikan dokter tersebut telah menempuh sejumlah poin pembelajaran kompetensi tambahan DLP melalui P2KB. Implikasinya, dokter tidak perlu meninggalkan tempat kerja mereka dalam waktu lama, untuk khusus melakukan pendidikan DLP, sembari tetap meninggalkan kemampuannya.
  • Terkait dengan pendanaan, bila sama-sama menggunakan uang rakyat untuk kualitas yang ditargetkan untuk ditingkatkan, pilihan P2KB dengan waktu studi beberapa bulan akan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan membuka program studi baru yang pastinya membutuhkan dana besar.
  • Alokasi dana yang sedianya untuk program DLP, sangat baik jika dimanfaatkan untuk meningkatkan sarana prasarana kesehatan di tingkat primer. Pengembangan akses masyarakat dilakukan untuk memperoleh fasilitas kesehatan serta pembinaan pada FK di Indonesia.
  • Merujuk pada UUD 1945 pasal 28 H yang menempatkan kesehatan sebagai hak warga Negara dan pasal 34 ayat 3 mengamanahkan Negara untuk bertanggung jawab atas penyediaan failitas pelayanan kesehatan, sebagai penutup, saya ingin kembali mendukung pilihan para wakil rakyat untuk mendorong pemerintah menunda DLP karena dari tingkat urgensi tampaknya saat ini masyarakat lebih membutuhkan kehadiran dokter umum dengan kualitas baik pada 22 provinsi yang mengalami kekurangan dokter daripada berfokus pada pendidikan dokter layanan primer.

    Jika keberadaan DLP akan menimbulkan problematik, harus dipikirkan alternatif solusi. 

    1. Pendidikan dokter saat ini ditambah dengan mata ajar yang dapat memenuhi kompetensi yang diharapkan dalam konsep DLP, misal ditambahkan konsep kedokteran keluarga. 
    2. Untuk tujuan percepatan, dokter yang telah berpraktik ditingkatkan kompetensi dan keterampilannya, melalui Program Pembelajaran Kedokteran Berkelanjutan (P2KB) atau CPD (Continuing Professional Development), dengan materi yang mengacu pada kompetensi yang ingin ditingkatkan. 
    3. Sebaiknya segala usaha, dana, sarana, dan prasarana kita fokuskan  terlebih dahulu untuk pemenuhan jumlah dokter serta dokter spesialis, agar sebarannya di daerah terpenuhi.  Artinya, pendidikan DLP ditunda dulu sampai jumlah dan sebaran dokter dan dokter spesialis terpenuhi. Dengan demikian, program peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia bisa lebih fokus kepada hal-hal, yang dapat lebih diprioritaskan, yaitu dalam memenuhi sebaran dokter di seluruh Indonesia.
    Iklan

    Kategori:*Kesehatan