*Politik

Megawati Pilih Ahok, PDIP Korbankan Harga Diri dan Pilihan Warganya

Sikap PDIP yang mengusung Ahok meski tidak mengejutkan tetapi tampaknya terdapat ketidakwajaran. Beberapa bulan sebelumnya Megawati dan para elit PDIP mencak mencak bak cacing kepanasan ketika Ahok tanpa beretika dan tata krama memaksa partai besar itu untuk mencalonkannya. Ketidakwajaran lainnya meski akar rumput PDIP hampir 80% kadernya menolak Ahok. Tetapi tampaknya sang penguasa tunggal PDIP telah mengelyarkan titahnya untuk menggandeng Ahok dengan mengabaikan harga diri dan suara warganya. Ada apa dengan PDIP yang dengan berani membayar mahal keputusan kontroversial itu. Tampaknya ada kekuatan sangat besar di belakang Ahok yang dapat menaklukkan Megawati.

Sikap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mendesak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menentukan sikap dukungan kandidat mendapat respon negatif dari politisi partai berlambang banteng tersebut. Gubernur DKI Jakarta itu dianggap tidak memiliki etika dan tata krama yang baik sebagai publik figur yang mencari dukungan pada Pilkada 2017. Atas sikap Ahok itu, PDIP rela melepas mantan pendamping Joko Widodo (Jokowi) itu saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya PDIP memiliki mekanisme tersendiri dalam memutuskan siapa calon yang akan diusung di Pilkada 2017 mendatang.”Kalau Ahok milih independen silahkan. Kalau mau minta dukungan, dia harus ikut dong aturan main di partai. Kalau h‎anya untuk Ahok kita rombak semuanya kan lucu,”‎ ujar Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira di Jakarta, Selasa (8/3).  Para elit politik dan Megawati sendiri geram mengetahui Ahok mendesak Ketua Umum‎ PDIP Megawati Soekarnoputri untuk segera bersikap terkait Pilgub DKI.
Sehingga saat itu dalam tubuh PDIP mulai menyebar wacana melepas Ahok dengan mengusung Tri Rismamaharini sang walikota Surabaya yang fenomenal mulai ramai. Bahkan yang sebelumnya Risma bersikeras menolak dicalonkan mulai melunak. Tetapi dalam sekejap sikap sang Pemimpin berubah 360 derahat dengan memilih Ahok.

Ternyata mulai tak didukung Rakyat

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Bambang DH tak menduga saat ini warga DKI Jakarta tidak menginginkan petahana untuk kembali menjadi pemimpin mereka pada 2017 mendatang. Hal ini diungkapkan Bambang saat dirinya melakukan pertemuan beberapa waktu lalu dengan 28 anggota DPRD DKI. Dalam pertemuan tersebut dijabarkan mengenai reses dari anggota DPRD yang merupakan agenda rutin. “Reses itu agenda rutin kawan-kawan legislatif, mereka turun ke daerah pemilihannnya, dan ditemukan bahwa 80 persen baik anak ranting maupun warga DKI boleh dikatakan tidak menerima inkumben lagi,”

ujar Bambang, di Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2016). Bambang mengatakan, masukan ini menjadi bagian dari aspek yang diperhatikan untuk pengerucutan nama bakal calon Gubernur DKI dari PDIP. Bambang menuturkan, banyak faktor yang tidak menghendaki incumbent kembali. “Saya juga tidak menduga, tapi banyak yang mencermati karena capaian penyerapan anggaran, kemudian mayoritas mereka melihat arogansi di dalam statement (pernyataan),” tukasnya. Kemudian saat reses banyak anggota DPRD DKI yang ditagih janji ketika menjelang Pilgub 2012. Seperti penggusuran yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. “Mereka juga ditanya lho, mereka dulu janjinya begini, tapi kok tapi seperti ini, itu juga disampaikan forum reses itu. Curhatnya masyarakat kan ketemunya di forum-forum itu, nah kawan-kawan DPRD menerima harapan masyarakatnya terhadap pimpinan yang akan datang, curhat mereka,” tukasnya.

Mahar Trilyunan

Kabar beredar di kalangan wartawan PDIP meminta mahar Rp 10 triliun ke Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar mantan Bupati Belitung Timur itu bisa diusung dan didukung partai berlambang Banteng Moncong Putih.“Jadi ternyata minta mahar? 10 Trilyun? DP 3 Trilyun harus malam ini juga? Duh Gusti… Itu duit apa kreweng…Woiii… KPK Mana? KPK Mana?” kata wartawan senior Hanibal Wijayanta di akun Facebook-nya, Selasa (20/9). Habibal menulis status di Facebook itu menjelang deklarasi PDIP mengusung dan mendukung Ahok jam 18.50 WIB.

Akun Facebook Bambang Indra Utoyo pun mempertanyakan kebenaran adanya mahar senilai Rp 10 triliun ke Hanibal. “Bener apa ini isu, minta mahar? Dan gede amat?,” tanya Bambang Indra Utoyo. Hanibal pun menjawab berita mahar Ahok ke PDIP itu sumbernya dari seorang menteri. “Yang cerita ke kami seorang Menteri Mas…,” ungkap Hanibal. Selain itu, ia mengatakan, mahar Rp 10 triliun itu tersirat dalam 10 syarat PDIP yang di sebut “Dasa Prasetya”. Mantan wartawan Metro TV Muchlis A Rofik mempertanyakan validitas informasi yang dikemukan Hanibal Wijayanta itu. Hanibal Wijayanta memberikan penjelasan bahwa informasi itu berasal dari orang yang menngkoordinasi mahar. “Yang ngomong yang mengkoordinir pengumpulan sumbangan ki piye cak… kami udah konfirmasi ke Hasto maupun ahok juga… bantah bantah sudah pasti,” ungkapnya.

Iklan

Kategori:*Politik

Tagged as: