*Ekonomis

BI: Saat ini Ekonomi Indonesia jauh lebih buruk dibanding awal Rezim Orba

BI: Saat ini Ekonomi Indonesia jauh lebih buruk dibanding awal Rezim Orba

post-feature-imageDeputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Erwin Rijanto berucap bahwa tingkat kestabilan perekonomian Indonesia saat ini jauh lebih buruk dibanding era Repelita I dan II. Dia memaparkan bahwa ekspor barang Indonesia masih mengandalkan komoditas mentah hal ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah mendorong pemanfaatan potensi pasar dalam negeri yang begitu besar. “Ekspor kita masih bahan mentah, bahkan kita lebih buruk dari Repelita I dan II. kondisinya karena komposisi ekspor kita lebih banyak kepada bahan-bahan mentah, ini nanti kita bisa dipermainkan karena ketergantungan kita,” katanya Selasa (28/6) malam. Kemudian lanjutnya, “kalau kita menghasilkan produk jadi, tentu nilai jualnya lebih tinggi, kalau toh itu nggak laku di pasar ekspor, pasar kita dalam negeri gede bangat, kita 250 juta jiwa, negara yang pendapatannya menengah, negara macam-macam kepengen masuk ke negara kita tapi kita sendiri tidak bisa memanfaatkan potensi yang ada,” ujarnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan: Perekonomian Indonesia mirip saat dijajah oleh Belanda.

wp-1479256512265.jpg

Menteri Perencanaan Pembangunan Bambang Brodjonegoro mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia saat ini mirip dengan kondisi ekonomi Indonesia pada saat dijajah oleh Belanda. “Ekonomi Indonesia saat ini tidak jauh beda dengan kondisi ekonomi saat kita di jajah Belanda. Mereka menjajah dengan menjarah rempah-rempah dan komoditas lainnya yang dikirim ke negaranya,” ujar Bambang saat menghadiri acara paguyuban Mas TRIP di Gedung Perbanas, Jakarta, Sabtu (12/11/2016).
Menurut mantan Menteri Keuangan ini, Indonesia saat dijajah oleh Belanda sumber daya alam Indonesia dikeruk habis, bahkan ada gerakan tanam paksa. Kondisi ini, menurut dia, menyerupai kondisi Indonesia saat ini yang mengandalkan sumber daya alam untuk diekspor.”Indonesia sekarang kondisinya modern, tetapi jika melihat sejarah, mirip dengan keadaan saat dijajah Belanda,” terangnya.

Menurut Bambang, saat ini Indonesia banyak sekali diminta asing untuk mengekspor hasil tambangnya dengan menawarkan nilai tambah yang cukup menggiurkan. Tawaran-tawaran tersebut tidak terlepas dari agenda politik yang sudah tersusun rapi. Namun, jika kondisi tersebut tidak disikapi secara bijak oleh Indonesia maka kondisi penjajahan di zaman Belanda akan dirasakan lagi saat ini. “Kalau Indonesia kerjaannya gali tambang lalu hasilnya diekspor, maka sampai kapan pun Indonesia tidak akan maju. Negara yang bergantung sama sumber daya alam, maka negara itu akan acak-acakan,” ucap Bambang. Dia sedikit bercerita bahwa penemu minyak bumi pertama di Indonesia yakni perusahaan minyak asal Belanda, yaitu Royall Dutch Shell. Perusahaan tersebut sudah cukup lama memanfaatkan minyak bumi.”Belanda yang pertama kali menemukan minyak di Indonesia melalui perusahaan pengelolaan minyaknya, yakni Royal Dutch Shell yang kini kita kenal namanya Shell,” kata Bambang. Semestinya pemanfaatan sumber daya alam perlu disikapi dengan bijak. Tidak perlu jor-joran dalam pemanfaatan sumber daya alam mengingat ketersediaannya yang semakin lama semakin menipis. “Banyak yang bisa kita lakukan dengan alam kita, tetapi kita selalu ribut sendiri dan saling menjatuhkan. Kuncinya kita harus mengubah Indonesia jangan seperti saat dijajah Belanda dulu yang dikuras sumber daya alamnya,” pungkasnya

Menteri Ekonomi Sri Mulyani; Utang 2017 hanya Untuk Belanja Gaji Pegawai

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan pemerintah perlu menerbitkan utang lebih awal (pre funding). Ini untuk membiayai belanja pada APBN 2017. Menurut Sri Mulyani, kebutuhan dana pemerintah yang sebagian besar terserap untuk pengeluaran gaji pegawai dan Dana Alokasi Umum (DAU) di Januari 2017 ini sebesar Rp 116 triliun.
“Presiden minta K/L (Kementerian/Lembaga) untuk melakukan persiapan APBN 2017, sehingga pada kuartal I 2017 sudah bisa langsung diimplementasikan. Karena penerimaan biasanya tidak bisa memenuhi secara langsung, maka pemerintah berencana melakukan pre funding dalam bentuk SBN netto dalam rangka melakukan pendanaan kegiatan pemerintah mulai Januari 2017,” katanya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/11/2016). “Pre funding berarti akan dilakukan penerbitan SBN 2017 ini. Kami akan tetap evaluasi kondisi pasar, sehingga peluang di pasar global dan domestik merupakan pilihan terbuka untuk pre funding untuk mendanai kebutuhan 2017,” imbuhnya.

Diungkapkan Sri Mulyani, dirinya belum bisa memastikan berapa SBN yang akan diterbitkan untuk kebutuhan pre funding tersebut. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu realisasi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) di APBN-P 2017. “Itu tentu akan dipenuhi dengan SILPA yang kami miliki maupun pre funding yang akan kami dapatkan, juga penerimaan pajak, bea cukai, dan PNBP. Kami masih lihat seluruh rencana belanja dan pembiayaan masih aman dan kami akan tetap pertahankan. Penerimaan perpajakan kami usahkan November dan Desember akan naik, sehingga bisa memberi tambahan dari sisi reserve untuk bisa danai Januari (2017),” pungkasnya.[detik]

Iklan

Kategori:*Ekonomis