Tak Berkategori

Janji Jokowi- JK Tidak Berutang, Faktanya Utang Menggunung

Kembali pemerintah Jokowi- JK secara jelas melanggar janji kampanye. Kali ini janji kampanye yang dilanggar cukup serius dalam bidang ekonomi. Dalam kampanye pilpres 2014 pasangan calon presiden (capres) Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) secara tegas menolak untuk menambah porsi utang luar negeri bila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden 9 Juli mendatang. Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal I-2016 sebesar USD316,0 miliar atau Rp4.205,96 triliun (Rp13.310 per USD), naik 5,7 persen secara year on year (yoy). Posisi utang pada Maret 2016 mencapai Rp3. 263,56 triliun, yang terdiri dari pinjaman Rp750,16 triliun dan SBN Rp2513,36 triliun.  Berdasarkan data dari Bank Indonesia, hingga bulan Mei 2015 ULN Indonesia mencapai Rp 4.028 triliun. Jumlah ini melonjak tajam sejak Indonesia di pimpin Presiden Jokowi. Tujuh bulan menjabat, ULN Indonesia naik Rp 1.497 triliun dari Agustus 2014 dia angka Rp 2.531,81 triliun. Angka ini terbilang fantastis, karena 10 tahun SBY Presiden ULN Indonesia hanya bertambah Rp 1.299,5 triliun.

Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan I-2015 menunjukkan perlambatan pertumbuhan. Pada triwulan IV-2014, ULN Indonesia tumbuh 10,20% (yoy), sementara memasuki Triwulan I-2015 tumbuh sebesar 7.6%.

Dalam kampanye pilpres tahun 2014 Tim ekonomi Jokowi JK dengan jumawa berjanjintidak akan pernah hutang. “Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. (Jokowi-JK) menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun,” kata Tjahjo di Gedung DPR/MPR, Selasa (3/6/2014).  Pasangan Jokowi-JK akan menggenjot pembiayaan untuk program-program pembangunan ekonomi, antara lain pembangunan jalan, infrastruktur laut, bandara dan sebagainya dengan cara memaksimalkan penerimaan negara.  “Penerimaan dari pajak kita tingkatkan, mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.800 triliun, di samping terus membuka pintu investasi lokal maupun asing masuk ke sini.  Pasangan Jokowi-JK mempunyai visi dan misi untuk melakukan berbagai program di bidang ekonomi dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Program tersebut, ungkap dia, diharapkan dapat direalisasikan secepatnya jika pasangan tersebut terpilih menjadi kepala negara. 

Janji paaangan Jokowi- JK ternyata hanya tinggal janji. Jumlah utang pemerintah sekarang justru semakin menggunung dalam waktu singkat.– Terus menggunungnya utang luar negeri (ULN) Indonesia harusnya jadi perhatian utama bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, hingga bulan Mei 2015 ULN Indonesia mencapai Rp 4.028 triliun. Jumlah ini melonjak tajam sejak Indonesia di pimpin Presiden Jokowi. Tujuh bulan menjabat, ULN Indonesia naik Rp 1.497 triliun dari Agustus 2014 dia angka Rp 2.531,81 triliun. Angka ini terbilang fantastis, karena 10 tahun SBY Presiden ULN Indonesia hanya bertambah Rp 1.299,5 triliun.

Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan I-2015 menunjukkan perlambatan pertumbuhan. Pada triwulan IV-2014, ULN Indonesia tumbuh 10,20% (yoy), sementara memasuki Triwulan I-2015 tumbuh sebesar 7.6%.

Dilihat dari jumlahnya, posisi ULN pada akhir triwulan I-2015 tercatat sebesar USD 298,1 miliar atau sekitar Rp 4.028 triliun dengan kurs dolar Rp 13.448 (Kurs beli per 24/7), terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD 132,8 miliar (44,5% dari total ULN) dan ULN sektor swasta sebesar USD 165,3 miliar (55,5% dari total ULN).

Perlambatan pertumbuhan ULN terjadi baik pada ULN sektor publik maupun sektor swasta. Pertumbuhan ULN sektor publik melambat dari 5,0% (yoy) pada triwulan IV-2014 menjadi 1,7% (yoy), sementara ULN sektor swasta melambat dari 14,6% (yoy) menjadi 12,7% (yoy) pada triwulan laporan.

Sementara, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) dan debt service ratio (DSR) mengalami peningkatan masing-masing dari 33,0% dan 51,6% pada triwulan IV-2014 menjadi 33,5% dan 56,1% pada triwulan I-2015.

Berdasarkan jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN berjangka panjang (85,3% dari total ULN). ULN berjangka panjang pada triwulan I-2015 tumbuh 8,9% (yoy), lebih lambat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 10,4% (yoy). Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 0,3% (yoy), juga lebih lambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 9,0% (yoy).

Pada akhir triwulan I-2015, posisi ULN berjangka panjang mencapai USD254,4 miliar ULN, terdiri dari ULN sektor publik USD129,7 miliar (97,7% dari total ULN sektor publik) dan ULN sektor swasta USD124,7 miliar (75,4% dari total ULN swasta).

Pada sektor swasta, posisi ULN akhir triwulan I-2015 terpusat pada sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, dan listrik, gas & air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta masing-masing sebesar 29,5%, 19,9%, 16,0%, dan 11,7%. Pada triwulan I-2015, pertumbuhan tahunan ULN sektor keuangan dan industri pengolahan tercatat melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya, sementara pertumbuhan ULN sektor pertambangan dan sektor listrik, gas & air bersih mengalami peningkatan.

Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada triwulan I-2015 sejalan dengan pertumbuhan perekonomian domestik yang melambat. Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan agar ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi.

Iklan

Kategori:Tak Berkategori