Tak Berkategori

BPK Dan Komisi 3 DPR: RS Sumber Waras Pelanggaran Yang Sempurna


​Di tengah kegigihan KPK mengaatakan bahwa Kasus RS Sumber Waras tidak merugikan negera. BPK dan Komisi 3 DPR tetap yakin dan tetap konsisten bahwa Ahok telah melakukan pelanggaran yang sempurna dalan kasus RS Sunber Waras.

Komisi III DPR RI berpegang teguh pada hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam perkara pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta pada 2014. Audit BPK dilakukan atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menduga terjadi penyelewengan dalam proses pengadaan lahan tersebut. Hasinya, BPK pun menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar kemudian direvisi menjadi Rp 173 miliar. “Urusan BPK sudah clear dan pegangan kami ya temuan BPK bahwa ada pelanggaran yang sempurna, ada kerugian negara Rp 191 miliar,” ujar Ketua Komisi III, Bambang Soesatyo, ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6). Karena itu, menurut Bambang, pihaknya tidak merasa perlu kembali meminta keterangan BPK. “Karena temuan sudah cukup memadai, hasilnya ada pelanggaran di sana,” tegasnya. Politisi Golkar ini tetap mendorong KPK untuk menaikkan proses penyelidikan Sumber Waras ke penyidikan. Bukti awal yang disodorkan BPK pun sudah cukup kuat. “Kami tidak ingin juga KPK mengacuhkan temuan ini karena dalam berbagai kasus atau semua kasus KPK masuk ke pengadilan berdasarkan temuan BPK,” bebernya. Bambang juga mengatakan, jika dari hasil temuan BPK hanya isapan jempol maka tanggungjawab itu menyangkut nama baik orang dan pelangaran ham berat, tapi kalau temuan itu sesuai fakta di lapangan maka lembaga hukum minta tidaklanjuti, KPK tidak boleh menghentikan, karena jika dihentikan maka KPK melanggar. “Sebaiknya KPK melakukan kajian ulang lagi apa benar tidak ditemukan potensi korupsi di RSSW,” tandasnya.

Iklan

Kategori:Tak Berkategori