*Politik-Sosial

Mengapa Para Tokoh Intelektual Mulai Terpapar Isu Sara Menghadapi Kontroversi Reklamasi ?

Isu SARA adalah masalah yang paling sensitif di negeri heterogen seperti Jakarta. Isu seperti itu akan semakin meningkat ketika memasuki Pilkada DKI tahun 2017. Biasanya isu SARA seringkali diungkapkan masyarakat dengan pendidikan yang tidak tinggi. Tetapi saat ini terdapat fenomena dimana para intelektual sudah mulai gerah dan tidak bisa memisahkan opininya dari isu SARA. Fenomena yang tidak biasa ini tidak bisa dipisahkan dengan rentetan politik, hukum dan sosial. Peritiwa panasnya suasana politik menjelang Pilkada DKI tahun 2017. Hal ini lebih membara ketika serentetan peristiwa terjadi hampir bersamaan khusuanya isu kasus korupsi RS Sumber Waras, isu suap Rekalamasi yang melibatkan para penguasaha dan penguasa dan isu penggusuran rakyat kecil.

Kasus Reklamasi Teluk Jakarta yang juga melibatkan staf khusus Gubernur DKI Jakarta semakin bergelinding bak bola salju semakin membesar. Tampaknya kasus itu semakin rawan memanas dan tidak terelakkan termasuk menyentuh segala ranah  aspek politik, sosial masyarakat. Karena sebagian besar melibatkan WNI keturunan Tioghoa maka isu kaum minoritaspun mulai bermunculan. Kekawatiran beberapa tokoh akan menyentuh isu SARA pun semakin tak terbendung. Hal ini terjadi ketika dua tokoh lulusan Universitas Indonesia (UI) yaitu Ridwan Saidi dan Ichsanudin Noorsy menuding proyek reklamasi pantai Jakarta adalah bentuk penjajahan Cina. Proyek ini merupakan ancaman pertahanan bangsa Indonesia.

  • Mantan Ketua KPU. Prof Dr Nazaruddin Sjamsuddin. Profesor Nazaruddin menungkapkan opinianya bahwa Jakarta juga akan menjadi kota mahal seperti Singapura sehingga tidak mungkin didiami oleh orang-orang dengan penghasilan pas-pasan apalagi berpenghasilan rendah,” demikian isi sebagian tweet mantan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut melalui akun Twitter @nazarsjamsuddin pada hari Munggu dini hari tanggal 17 Januari 2016, “Sayangnya sebagian besar dari mereka adalah kaum pribumi, termasuk pegawai negeri. Maka akan terjadi pergeseran warga, yaitu kaum pribumi ke pinggiran kota seperti Bekasi dan Depok (terutama Citayam dan Bojonggede). Ujung-ujungnya nanti, mereka-mereka yang tidak sanggup lagi bayar PBB yang melangit itu akan terpaksa menjual rumah mereka dan keluar dari Jakarta. Dan itu termasuk saudara-saudara kita orang Betawi asli, dan Betawi-betawi non-kultural seperti kita-kita ini.” Selain itu, Prof Dr Nazaruddin Sjamsuddin juga memprediksi bila pribumi tersingkirkan dari Ibukota, maka politik akan dikuasai pula oleh golongan Cina yang sudah menguasai ibukota “Apabila perkembangan seperti ini terjadi juga di kota-kota besar kita lainnya, maka politik negeri ini akan dikuasai non-pribumi, dst, dst. Saat itu S’pore akan disaingi oleh Jakarta. Presiden kita nanti tidak perlu segan-segan lagi memakai nama Cina. Dan Ahok tidak perlu lagi bernama Basuki.” pungkas Prof Dr Nazaruddin Sjamsuddin. Salahbsatu kutipan kultwit Prof Nazaruddin tentang prediksi masa depan DKI Jakarta yang dimuat dalam artikel berjudul “Ketika Pribumi Di Jakarta Tersingkirkan Oleh Etnis China Seperti Halnya Di Singapura” by @NazarSjamsuddin yang diterbirkan di Chirpstory
  • Budayawan drs Ridwan Saidi “Saya tegaskan reklamasi adalah bentuk nyata proxy war yang dilakukan Cina. Saya mengajak Anda semua untuk berjuang melawan!,” ujar Ridwan Saidi berapi-api saat orasi di panggung dialog Kebangsaan, UI Bangkit Untuk Rakyat. Ridwan yang juga tokoh masyarakat Betawi itu mengungkapkan tudingannya itu saat berbicara dalam panggung yang di gelar di taman perpustakaan kampus UI Depok, Jumat (22/4/2016). Tampil pula Akbar Tandjung, Yusril Ihza Mahendra, Fahri Hamzah dan Taufik Bahaudin. Ridwan yang alumnus Fakultas Ilmu Kemasyarakatan-UI (kini FISIP-red) mengatakan reklamasi dilakukan dengan sengaja menggusur nelayan dari pantai. Pelakunya adalah para pengembang Cina yang didukung Gubernur DKI Jakarta Ahok. “Ini para pengembang yang memiliki ratusan apartemen di sepanjang pantai, meski tidak laku namun malah diberi ijin melakukan reklamasi. Ini jelas tidak masuk akal secara bisnis,” papar Ridwan yang juga mantan Ketua Umum HMI dan anggota DPR ini. Kelakuan para pengembang itu jelas berlawanan dengan adat Betawi. “Kalau dagang ketoprak, empat hari nggak laku yah tutup kiosnya. Nah ini pengembang apartemen kagak laku masih aje terus bangun dan malah diijinin reklamasi,” papar Ridwan.
  • Ichsanudin Noorsy Senada dengan Ridwan, penilaian yang sama juga diungkapkan Ichsanudin Noorsy. “Reklamasi adalah bentuk penjajahan paling sempurna. Saya setuju ini akan membahayakan pertahanan Indonesia,” ujar Noorsy. Sedang Noorsy mengungkapkan para pengembang yang umumnya keturunan Cina secara sengaja menguasai lahan di ibukota dan berbagai daerah. Kini oleh Ahok diijinkan melakukan reklamasi. “Ini penjajahan yang sempurna!,” ujar Noorsy.
  • Prof. Dr. Sri Edi Swasono Prof. Dr. Sri Edi Swasono. Ia guru besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Ia juga adalah menantu Proklamator Bung Hatta, suami dari Meutia Hatta. Sebagai ahli koperasi, Prof. Sri Edi Swasono pernah menjadi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Dalam sebuah diskusi, Prof. Dr. Sri Edi Swasono menyerang Ketua Umum Partai Hanura Jenderal (Purn) Wiranto. Ia mengatakan Wiranto tak punya malu mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI Jakarta 2017. Prof. Sri Edi mengatakan “jika Ahok menjadi pemenang di Pilkada DKI Jakarta, akan menjadi sejarah di era modern, di mana etnis minoritas menjadi pemimpin mayoritas”. Ia lalu menyatakan, tidak mau dipimpin oleh seorang minoritas. pungkas menantu Bung Hatta ini.

    Profesor Yusril Ihza Mahendra. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Yusril Ihza Mahendra juga sempat terusik dengan menyinggung tentang masalah pribumi dan non mengungkapkan bahwa 74% tanah di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang non pribumi yang jumlahnya hanya 0,2% dari total penduduk Indonesia. “0,2% orang Indonesia menguasai 74% tanah di Indonesia melalui konglomerasi, PT ini PT itu, real estate, pertambangan, perkebunan sawit, HPH. Ini hanya menunggu bom waktu, apalagi yang 0,2% itu maaf-maaf kalau pakai bahasa lama itu non pribumi” ujar Prof Yusril. Pernyataan Yusril itu disampaikan dalam acara Indonesia Lawyer CLub(ILC) dengan judul “Tahun Gaduh Berlalu, Tahun …….. Datang” edisi selasa 12 Januari 2016 di TV ONE. Yusril juga mengkritik keras sikap Jokowi yang tidak mau memproteksi rakyat di tengah kompetisi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sebagaimana diberitakan, Jokowi mengatakan Rakyat Indonesia tidak boleh dimanjakan, sehingga pemerintah tidak akan memproteksi rakyat, dan dibiarkan bebas berkompetisi. Menurut Yusril sikap Jokowi itu telah melanggar konstitusi yang mengatakan bahwa negara harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yusril mengungkapkan bahwa 74% tanah di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang non pribumi yang jumlahnya hanya 0,2% dari total penduduk Indonesia. “Kita sudah masuk MEA, Presiden kita menganggap ya.. jangan dimanjakan, jangan diproteksi, biar kompetisi, padahal konstitusi kita mengatakan negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, tidak bisa rakyat itu diberikan suruh bersaing sama orang Singapura, bersaing sama orang Malaysia, habis dilibas bangsa ini, tetap proteksi negara itu harus ada dan jangan kita terlena dengan kesepakatan afta nafta, pasar bebas asean dan sebagainya, itu akan mengilas kita semua”. Tegas Yusril

image

Reklamasi

Kasus reklamasi teluk Jakarta semakin memanas. Banyak pihak termasuk Wakil presiden JK, sebagian menteri, tokoh DPR, dan para penggiat lingkungan merekomendasikan reklamasi untuk dihentikan Tetapi anehnya yang paling bersikeras ingin meneruskan proyek itu adalah Ahok.  Dengan segala upaya dan segala cara Ahok bersikeras bahwa proyek reklamasi harus jalan karena sudah benar dan demi kepentingan rakyat. Padahal bila dicermati banyak pengamat melihat bahwa reklamasi adalah hanya sekedar untuk hunian kaum kaya dan kwpentingan lengusaha pengembang. Berbeda dengan kasus reklamasinjaman Ali Sadikin dahulu. Bukan Ahok namanya kalau tidak bisa berkelit untuk memuluskan rencana besarnya membangun hunian mewah di proyek reklamasi. Segala argumen untuk pembenaran proyek reklamasi itu diungkapkannya.

Banyak pihak berkeinginan agar kasus ini diselesaikan segera. Karena isu sensitif ini akan melebar kemana mana termasuk isu sara yang akan rawan terjadi konflik horisontal yang tidak diinginkan. Termasuk isu penjajahan Cina mulai banyak dihembuskan oleh berbagai pihak. Alasan beberapa tokoh yang menuding penjajahan Cina itu bisa saja faktual tetapi seringkali diboncengi oleh kepentingan tertentu yang bisa memecah belah bangsa. Melihat gelagat seperti itu sebaiknya semua lihak menahan diri termasuk Ahok dan tokoh masyarakat lainnya. Masalah reklamasi teluk Jakarta bukan hanya masalah hukum tetapi juga masalah sosial masyarakat yang menyimpan bom waktu yang akan meledak sewaktu waktu. Bila hal ini terjadi maka sejarah isu kerusuhan SARA di ibukota dikawatirkan akan meledak lagi berulang.

Iklan