*Lingkungan Hidup

Benarkah Reklamasi Penjajahan Cina Yang Sempurna?

wp-1461796448437.jpg

Benarkah Reklamasi Penjajahan Cina Yang Sempurna?

Reklamasi adalah bentuk penjajahan paling sempurna. Saya setuju ini akan membahayakan pertahanan Indonesia,” demikian dengan keras DR Ichsanudin Noorsymengatakan. Kasus Reklamasi Teluk Jakarta yang juga melibatkan staf khusus Gubernur DKI Jakarta semakin bergelinding bak bola salju semakin membesar. Tampaknya kasus itu semakin rawan memanas dan tidak terelakkan termasuk menyentuh segala ranah aspek politik, sosial masyarakat. Karena sebagian besar melibatkan WNI keturunan Tioghoa maka isu kaum minoritaspun mulai bermunculan. Kekawatiran beberapa tokoh akan menyentuh isu SARA pun semakin tak terbendung. Hal ini terjadi ketika Profesor DR Amin Rais dua tokoh lulusan Universitas Indonesia (UI) yaitu Ridwan Saidi, DR Ichsanudin Noorsy menuding proyek reklamasi pantai Jakarta adalah bentuk penjajahan Cina. Proyek ini merupakan ancaman pertahanan bangsa Indonesia.

  • Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, mengaku kecewa pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Dirinya mengaku paham bahwa proyek tersebut diteruskan cuma untuk mengakomodir kepentingan asing. “Kedua ini saya orang awam, tapi saya tahu reklamasi Jakarta sepenuhnya untuk kepentingan orang luar Indonesia khususnya asing dan aseng,” kata Amien kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2017). “Lagi-lagi untuk siapa, menurut saya ini subordinasi kepentingan China jadi kalau saya menafsirkan China itu punya strategi Obor (One Belt One Road),” tambahnya. Mantan Ketua MPR itu menjelaskan, bahwa reklamasi untuk memfasilitasi kepentingan jalan dari Indonesia ke Laut China Selatan. Untuk itu dirinya menilai bahwa memang reklamasi dibuat bukan untuk rakyat Indonesia. “Yaitu jalan sutera lautan dari Beijing, laut timur china Laut Selatan China, Selat Malaka, Selat Sunda, Samudera Hindia, Angola sampai ke Mesir nerobos Sues, Turki, Rotterdam. Jelas sekali reklamasi adalah subordinat memfasilitasi kepentingan jalan sutera laut china itu. Ini jelas bukan untuk kita,” katanya. Lebih lanjut Amien berharap bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru bisa memegang janjinya untuk tidak melanjutkan reklamasi.
  • Ridwan Saidi. mengatakan “Saya tegaskan reklamasi adalah bentuk nyata proxy war yang dilakukan Cina. Saya mengajak Anda semua untuk berjuang melawan!,” ujar Ridwan Saidi berapi-api saat orasi di panggung dialog Kebangsaan, UI Bangkit Untuk Rakyat. Ridwan yang juga tokoh masyarakat Betawi itu mengungkapkan tudingannya itu saat berbicara dalam panggung yang di gelar di taman perpustakaan kampus UI Depok, Jumat (22/4/2016). Tampil pula Akbar Tandjung, Yusril Ihza Mahendra, Fahri Hamzah dan Taufik Bahaudin. Ridwan yang alumnus Fakultas Ilmu Kemasyarakatan-UI (kini FISIP-red) mengatakan reklamasi dilakukan dengan sengaja menggusur nelayan dari pantai. Pelakunya adalah para pengembang Cina yang didukung Gubernur DKI Jakarta Ahok. “Ini para pengembang yang memiliki ratusan apartemen di sepanjang pantai, meski tidak laku namun malah diberi ijin melakukan reklamasi. Ini jelas tidak masuk akal secara bisnis,” papar Ridwan yang juga mantan Ketua Umum HMI dan anggota DPR ini. Kelakuan para pengembang itu jelas berlawanan dengan adat Betawi. “Kalau dagang ketoprak, empat hari nggak laku yah tutup kiosnya. Nah ini pengembang apartemen kagak laku masih aje terus bangun dan malah diijinin reklamasi,” papar Ridwan.
  • Ichsanudin Noorsy Senada dengan Ridwan, penilaian yang sama juga diungkapkan Ichsanudin Noorsy. “Reklamasi adalah bentuk penjajahan paling sempurna. Saya setuju ini akan membahayakan pertahanan Indonesia,” ujar Noorsy. Sedang Noorsy mengungkapkan para pengembang yang umumnya keturunan Cina secara sengaja menguasai lahan di ibukota dan berbagai daerah. Kini oleh Ahok diijinkan melakukan reklamasi. “Ini penjajahan yang sempurna!,” ujar Noorsy.

Reklamasi

Kasus reklamasi teluk Jakarta semakin memanas. Banyak pihak termasuk Wakil presiden JK, sebagian menteri, tokoh DPR, dan para penggiat lingkungan merekomendasikan reklamasi untuk dihentikan Tetapi anehnya yang paling bersikeras ingin meneruskan proyek itu adalah Ahok.  Dengan segala upaya dan segala cara Ahok bersikeras bahwa proyek reklamasi harus jalan karena sudah benar dan demi kepentingan rakyat. Padahal bila dicermati banyak pengamat melihat bahwa reklamasi adalah hanya sekedar untuk hunian kaum kaya dan kwpentingan lengusaha pengembang. Berbeda dengan kasus reklamasinjaman Ali Sadikin dahulu. Bukan Ahok namanya kalau tidak bisa berkelit untuk memuluskan rencana besarnya membangun hunian mewah di proyek reklamasi. Segala argumen untuk pembenaran proyek reklamasi itu diungkapkannya.

Banyak pihak berkeinginan agar kasus ini diselesaikan segera. Karena isu sensitif ini akan melebar kemana mana termasuk isu sara yang akan rawan terjadi konflik horisontal yang tidak diinginkan. Termasuk isu penjajahan Cina mulai banyak dihembuskan oleh berbagai pihak. Alasan beberapa tokoh yang menuding penjajahan Cina itu bisa saja faktual tetapi seringkali diboncengi oleh kepentingan tertentu yang bisa memecah belah bangsa. Melihat gelagat seperti itu sebaiknya semua lihak menahan diri termasuk Ahok dan tokoh masyarakat lainnya. Masalah reklamasi teluk Jakarta bukan hanya masalah hukum tetapi juga masalah sosial masyarakat yang menyimpan bom waktu yang akan meledak sewaktu waktu. Bila hal ini terjadi maka sejarah isu kerusuhan SARA di ibukota dikawatirkan akan meledak lagi berulang.

Dibantah

  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan tampak berang ketika ditanya soal proyek reklamasi berkaitan dengan kepentingan China. Hal itu disampaikan oleh Luhut dalam wawancara program AFD Now CNN Indonesia pada 4 Agustus lalu dengan judul ‘Jenderal’ di Segala Medan. Menteri tersebut diwawancarai oleh pembawa acara AFD Now, Alfito Deannova. Terkait dengan reklamasi, Alfito mengonfirmasi apakah sikap Luhut untuk meneruskan proyek reklamasi terkait dengan kepentingan China. Luhut pun menjawab dengan pernyataan yang tegas. “Ngarang aja itu. Siapa bilang? Datang sama saya orang yang ngomong itu,” kata Luhut dalam acara tersebut. Dia menuturkan proyek itu sudah dimulai sejak Presiden Soeharto, diteruskan oleh Susilo Bambang Yudhoyono hingga dieksekusi oleh Joko Widodo, ketika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu. Luhut menyatakan negara macam apa ketika sudah ada investasi dalam proyek tersebut, namun akhirnya dibatalkan karena isu yang tak jelas. Luhut mengatakan dirinya menantang pihak-pihak yang tak setuju proyek reklamasi untuk datang dan membawa data. “Saya challenge itu orang, datang duduk di sini, enggak usah marah-marah. Datamu bawa, kita duduk,” kata dia.
  • Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengharapkan masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu reklamasi yang diperuntukkan bagi warga berpaspor Cina. Menurut dia, informasi itu tidak teruji. “Itu tidak akurat,” kata Tito saat berbicara di depan hadirin Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Selasa (21/3). Pernyataan Kapolri itu keluar lantaran menjawab pertanyaan hadirin Rapat Pleno Wantimpres MUI terkait isu reklamasi di Teluk Jakarta. Dia mengatakan, pemerintah Cina belakangan mengeluarkan kebijakan baru, yaitu soal larangan bagi warganya membeli aset properti di luar negeri. Alasan pemerintah RRC itu diambil guna menahan agar perputaran uang terjadi di dalam negeri. Untuk itu, Tito berharap agar masyarakat Indonesia tidak mudah terpancing isu terkait reklamasi untuk warga berpaspor Cina. Alasannya, isu tersebut belum dapat dibuktikan kebenarannya. Menurut dia, Indonesia dan Cina memang memiliki kerja sama dalam beberapa bidang, salah satunya untuk pengembangan infrastruktur di dalam negeri. Kerja sama tersebut sebaiknya tidak ditanggapi secara berlebihan. Kendati demikian, Tito mengajak setiap warga Indonesia, khususnya umat Islam untuk turut mengawal kerja sama bilateral dua negara tersebut agar saling menguntungkan. Pemerintah, kata dia, sejatinya terus mengupayakan kerja sama bilateral itu memberi manfaat bagi dua negara. Salah satu syarat kerja sama itu adalah pemerintah Indonesia harus menjadi pihak yang berkuasa mengendalikan kerja sama. “Formula kerja samanya, uangnya masuk tapi kita yang ngatur. Sebab kalau peluang itu dilewatkan, rugi kita,” kata dia.

Iklan