*Lingkungan Hidup

6 Pembenaran Reklamasi, Ahok Mengada-ngada dan Tidak Bisa Dipercaya

image

Kasus reklamasi teluk Jakarta semakin memanas. Banyak pihak termasuk Wakil presiden JK, sebagian menteri, tokoh DPR, dan para penggiat lingkungan merekomendasikan reklamasi untuk dihentikan Tetapi anehnya yang paling bersikeras ingin meneruskan proyek itu adalah Ahok. Dengan segala upaya dan segala cara Ahok bersikeras bahwa proyek reklamasi harus jalan karena sudah benar dan demi kepentingan rakyat. Padahal bila dicermati reklamasi adalah hanya sekedar untuk hunian kaum kaya. Bukan Ahok namanya kalau tidak bisa berkelit untuk memuluskan rencana besarnya membangun hunian mewah di proyek reklamasi. Segala argumen untuk pembenaran proyek reklamasi itu diungkapkannya. Tetapi tampaknya argumen pembenaran Ahok itu faktanya banyak mengada ngada, tidak ilmiah dan tidak bisa dipercaya

Inilah 6 Pembenaran Reklamasi Ala Ahok yang mengada ngada dan tidak bisa dipercayawp-1461796448437.jpg

  1. Reklamasi tidak bisa dihentikan takut dituntut. Sejak kemarin, Ahok menegaskan Pemprov DKI Jakarta tidak bisa memberhentikan proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. “Kami enggak bisa berhentikan. Bisa digugat di PTUN [Pengadilan Tata Usaha Negara],” ujarnya di Balai Kota DKI, Jumat (15/4/2016) . Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan bahwa pemerintah akan mencari jalan terbaik yang menguntungkan bagi negara, rakyat, dan swasta dalam hal reklamasi Teluk Jakarta. Rizal optimistis, penghentian sementara ini tidak akan mengundang gugatan dari pihak pengembang. “Kalau itu (soal gugatan) enggak usah khawatir. Undang-undangnya jelas. Dan kedua, siapa yang berani gugat Rizal Ramli?” kata Rizal di kantornya usai rapat koordinasi soal reklamasi Jakarta, Senin (18/4/2016). Melihat komentar Rizal ramli bahwa tidak usah kawatir dituntut itu artinya memang Rizal sudah tahu bahwa tidak akan dituntut karena yakin secara hukum benar. Jadi bukan karena Rizal Ramlinya tidak ada yang berani menuntut. di Indonesia ini tidak ada yang bebas dari hukum meski itu seorang prsiden, apalagi untuk seorang Ahok.Dalam banyak kasus sengketa hukum dengan masyarakat selama ini Ahokpun selama ini tidak pernah takut akan tuntutan hukum seseorang. Tetapi begitu dalam proses reklamasi jadi lemah tak berkutik takut dituntut. Ada apa dengan Ahok? Keanehan itu memunculkan kecurigaan masyarakat ada apa antara Ahok dan para pengembang.
  2. Laut Jakarta Sudah Tidak Ada ikannya. . Gubernur DKI Jakarta  alias Ahok menampik kabar bahwa reklamasi di Teluk Jakarta dapat menyulitkan nelayan mencari nafkah di laut. Menurut dia, tanpa reklamasi pun mencari ikan di Teluk Jakarta sudah sulit. “Sekarang saya tanya, sebelum reklamasi, kamu juga sudah susah cari ikan di Teluk Jakarta. Mana ada ikan di Teluk Jakarta. Kamu kira teluk di Belitung? Kamu tanya, mana ada?” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis, 14 April 2016. Bahkan, menurut Ahok, di daerah Marunda yang belum direklamasi pun nelayan sudah sulit mencari ikan. Nelayan tradisional Teluk Jakarta akan mengirimkan hasil tangkapan di sekitar Pulau G reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama guna membuktikan profesi mereka sebagai penangkap ikan dan masih ada ikan di Teluk Jakarta. Aksi protes ini mereka tunjukkan setelah Ahok meragukan mereka yang menggelar aksi damai menyegel Pulau G pada Minggu (17/4) bukan nelayan Teluk Jakarta. Untuk itu mereka juga menunjukkan KTP dengan keterangan profesi nelayan “Kami sangat sedih areal tangkapan ikan kami dijadikan daratan,” tambah Kuat. Nelayan juga menujukan hasil tangkapan ikan yang didapat dari Pulau C, D dan G berupa aneka jenis ikan laut dan kepiting rajungan.  “Kata siapa tidak ada ikan di Teluk Jakarta? Ini buktinya,” kata Suwali yang mengaku menangkap ikan  selama tiga jam. Anggota Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, Moestaqiem Dahlan, pun menyebutkan aksi ini sebagai bentuk pembuktian nelayan bahwa di Teluk Jakarta masuh ada ikan. “Ini bukti dari nelayan kalau pantai Teluk Jakarta bisa untuk mencari ikan,” kata Moestaqiem. Selain ikan, nelayan membawa keramba dan jaring yang masih terdapat ikan sebagai bukti hasil tangkapan mereka. Namun tindakan para nelayan itu masih tidak bisa dipercaya Ajok. “Sejak kapan Teluk Jakarta ada ikan? Ikan di Jakarta itu banyak dari Karimata, dari Belitung, dari Natuna kok. Mana ada ikan di Teluk Jakarta. Loe mau bohongin gue? Gue ini anak pulau,” ujar Ahok. Tetapi ketidakpercayaan Ahok terhadap nelayan itu dipatahkan oleh juga kesaksian Sohibul dkk anggota PKS ketika sidak di sana juga sempat membeli ikan-ikan dari para nelayan. Menurut Triwisaksana, selain ingin berdialog, mereka juga ingin membuktikan bahwa di Teluk Jakarta masih ada ikan, sekaligus menepis ucapan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang sempat menyebut di Teluk Jakarta sudah tidak ada lagi ikan. “Pak Ahok kan bilang di sini sudah tidak ada lagi ikan. Orang banyak begini kok,” ujar Sani, sapaan Triwisaksana kepada nelayan. “Pak Ahok kan enggak pernah ke sini makanya dia bilang begitu,” kata dia lagi.wp-1461796366373.jpg
  3. Kalau tidak dilakukan reklamasi terjadi kelaparan. Menurut Ahok Bahkan dalam satu kajian yang ditemukannya, jika reklamasi tidak dilalukan 40 tahun ke depan akan membuat kepadatan penduduk. “Malahan ada analisa, kalau dunia 40 tahun ke depan tidak mau melakukan reklamasi akan kelaparan. Karena penduduk bertambah banyak lahan tidak cukup. Maka beruntunglah Indonesia yang punya pulau. Kita ini bukan lempeng samudera tapi lempeng benua makanya cetek. Berarti kita reklamasi ini bagus,”. Alasan reklamasi mengakibatkan kelaparan tidak akan terjadi karena reklamasinyang silakukan Ahok adalah untuk hunian mewah dan orang kaya. Apa kaitannya dengan kelaparan ? Kecuali kalau teklamasi itu digunakan untuk ladang pertanian. Bahkan untuk hunianpun sebenarnya nantinya orang kaya yang memilikinya juga bukan untuk rumah utama tapi untuk rumah yang ke sekian. Karena melihat lokasinya jauh dari Jakarta maka hunian itu sangat myngkin hanya di gunakan untuk secondary atau tertiary home
  4. Bapak reklamasi adalah Ali Sadikin.  Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan bahwa reklamasi bukanlah hal yang baru untuk Jakarta. Menurutnya, beberapa wilayah di Jakarta sudah dilakukan reklamasi sejak zaman Ali Sadikin menjabat Gubernur DKI Jakarta. “Ancol kamu kira bukan reklamasi? Batas laut Ancol itu, kali yang di bawah jalan layang itu. Kalau begitu, siapa gubernur reklamasi? Ali Sadikin sebetulnya,” ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (20/4). Ajlhok yang sudah dibobatkan menjadi bapak reklamasi itu berkelit menghindar padahal Ali Sadikipun saat melakukan reklamasi bukan untuk hunian orang kaya tetapi untuk tempat hiburan masyarakat Jakarta.
  5. Menteri KLH setuju reklamasi . Kembali masyarakat Jakarta dibuat bingung ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak konsisten dengan apa yang dikatakanya. Ahok mengatakan ada peran dan bantuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam menjalankan proyek reklamasi 17 pulau di pantai utara Jakarta. Ahok menyebut pemikiran Menteri Siti soal reklamasi sejalan dengannya, yakni setuju adanya reklamasi. Tetapi sebaliknya beberapa saat kemudian di depan DPR Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menegaskan proyek reklamasi teluk Jakarta harus segera dihentikan. Sesuai dengan temuan-temuan yang didapat KLH, proyek tersebut melanggar sejumlah aturan dan sedang dalam masalah hukum. Benarkah Ahok berbohong lagi ? Sebelumnya dalam masalah hukum reklamasi itu Ahok plin plan dengan menyangkal Suny sebagai staf ahlinya tetapi beberapa hari berikutnya diralat lagi ketika ada bukti bahwa Suny adalah pengatur jadwal pribadinya. Sebelumnya Ahok mengatakan beberapa kali bahwa Menteri KLH bukan anti reklamasi. “Ketemu ya ketemu. Kita sudah bantu kok. Bu Siti Nurbaya juga sudah bantu saya. Bu Siti Nurbaya sudah kumpulin, kita sekarang sudah ketemu kesepakatan bahwa kita bukan anti reklamasi,” kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (15/4). Namun beberapa hari setelah itu ternyata berbalik 180 derajat. Ternyata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dengan tegas mengatakan bahwa proyek reklamasi teluk Jakarta harus segera dihentikan bukan ditinda tetapi sekali lagi dihentikan. Sesuai dengan temuan-temuan yang didapat KLH, proyek tersebut melanggar sejumlah aturan dan sedang dalam masalah hukum. “Bukan lebih baik ditunda dulu, sesuai fakta-fakta lapangan dan sesuai penemuannya, itu (proyek reklamasi) harus dihentikan,” ujar Siti Nurbaya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/4).
  6. Reklamasi mencegah banjir. Ahok tanpa rujukan amdal dan penelitian lingkungan dengan jeniusnya sudah berani mengatakan bahwa reklamasi mencegah banjir Jakarta. Langsung saja para pakar lingkungan ramai ramai menyanggah pendapat Ahok yang aneh itu. Bagaimana bisa hunian mewah di proyek reklamasi dikatakan mencegah banjir Jakarta. Para ahli bahwa reklamasi adalah menjadi sumber bencana lingkungan bagi Jakarta termasuk kkemungkinan bencana Jakarta lebih trendam dan berpotensi banjir lebih besar. Sebagaian ahli lingkungan lainnya menilai apabila tidak ada upaya konservasi sumber daya air di tingkat hulu maka upaya untuk membuang banjir di sisi hilir akan sia-sia.  Beberapa program yang bisa dilakukan menurut Sofyan adalah reboisasi hutan, pengelolaan bantaran kali, dan yang terakhir baru kemudian bisa dibahas mengenai reklamasi pulau. Jakarta yang kerap kali banjir akibat mendapat kiriman air dari Bogor. Hal itu terjadi kerena menurut Sofyan daya serap air kawasan hutan di Bogor sudah berkurang. Kalau Giant Sea Wall itu hilirnya dibikin tapi hulu dan tengahnya tidak dibikin, percuma tidak akan menyelesaikan masalah juga.
Iklan