Tak Berkategori

10 Kejanggalan Jokowi dan Penetapan Kapolri Budi Gunawan

10 Kejanggalan Jokowi dan Penetapan Kapolri Budi Gunawan

  • Jokowi memutuskan calon kapolri hanya dalam beberapa jam. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui cepatnya proses keputusan Presiden Joko Widodo memilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kepala Kepolisian. Jokowi hanya butuh beberapa jam untuk meloloskan Budi dari sembilan nama yang diajukan dan direkomendasikan Komisi Kepolisian Nasional. “Tanggal 9 Januari kami terima surat itu, pukul 16.00 WIB presiden meminta dipersiapkan surat ke DPR,” kata Pratikno di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sabtu, 10 Januari 2015.
  • Jokowi Tidak Tahu Calon Kapolri Bermasalah ? Ketika presiden Jokowi mengajukan Budi Gunawan bekas mantan ajudan Megawati menjadi calon Kapolri menjadi perbincangan panas di negeri ini. Karena sebelumnya Budi dianggap sebagai pemilik rekening gendut. Tetapi tampaknya Jokowi berkeyakinan lain karena dianggap calon Kapolri itu bersih.  Ketika KPK menentukan Budi sebagai tersangka kontan saja Jokowi kelimpungan. Saat ini pihak istana berdalih bahwa Jokowi tidak curiga dan menganggap Budi bersih. Padahal KPK menngungkapkan bahwa sebelumnya sudah memberi petujuk bahwa Budai termasuk penerima rapor merah saat termasuk dalam calon menteri. Akhirnya Jokowi cenderung mencari kambing hitam dengan melempar bola panas pada Kompolnas. Padahal sebelumnya Jokowi sudah tahu Budi gunawan bermasalah. Hal ini dapat dilihat ketika Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan kalau Budi sebelumnya pernah diusulkan menjadi menteri. “Komjen BG saat pencalonan menteri yang bersangkutan sudah diusulkan dan saat itu KPK beri catatan merah,” jelas Samad dalam jumpa pers di KPK, Jl Kuningan, Jakarta, Selasa (13/1/2015). Dalam jumpa pers itu hadir juga Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Samad kemudian menjelaskan, soal catatan merah itu sudah merupakan tanda peringatan. Namun saat itu KPK belum bisa mengungkapkan lebih jauh. “Sudah sejak jauh kami usulkan catatan merah, jadi tidak elok kalau diusulkan,” tutur dia.
  • Jokowi tidak melakukan konsultasi dengan KPK dan PPATK. Jokowi yang dalam masa kampanyenya berusaha untuk memberikan citra anti korupsi ditunjukkan saat dalam pemilihan menteri dengan melibatkan KPK dan PPATK. Tetapi ternyata dianggap hanya pencitraan dan lips services ternyata saat penentuan Kapolri KPK dan PPATK tidak dilibatkan. Justru saat ini Jokowi mempercayai Kompolnas yang note bene adalah orang pemerintahan dan intern Polri yang tampaknya tidak kredibel untuk mengeluarkan rekomendasi rekam jejak Budi Gunawan.
  • Mega Desak Kadernya Dukung Keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri tampaknya bertindak tidak sesuai dengan kewajaran, kapasitasnya dan kopetensinya dengan berusaha keras memuluskan calon Kapolri kontroversial tersebut. Megawati memerintahkan kader partainya di Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui calon Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang diajukan Presiden Joko Widodo Parlemen harus tetap mendukung siapa pun yang diajukan presiden sebagai Kapolri kata Mega saat memperingati ulang tahun ke- partainya di kantor PDIP Lenteng Agung Jakarta kemarin Jokowi politikus PDIP yang menjadi presiden dalam forum yang sama hanya diam saat. Perintah Megawati kepada kadernya tersebut tampaknya membuat tanda-tanya besar dalam masyarakat. Hanya karena penunjukkan seorang Kapolri jauh hari sebelumnya sang ketua Partai penguasa tersebut sudah melakukan ancang-ancang untuk mempertahankan calon Kapolri tersebut.
  • Sikap Koalisi Indonesia Hebat Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso mengatakan koalisi partai pendukung Presiden Joko Widodo tetap sepakat mengusung Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Menurut Sutiyoso, kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan di rumah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa malam, 13 Januari 2015.  Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, serta beberapa politikus partai pro-pemerintah lain. “Semua sepakat melalui jalur parlemen mendukung Budi Gunawan,” katanya saat dihubungi, Rabu, 14 Januari 2015.
  • DPR Setujui Pencalonan Kapolri Saat ini Komisi III dan rapat pleno DPR menyetujui usulan pemerintah dalam penetapan kapolri. Anehnya usulan tersebut tanpa hambatan yang berarti dan sangat mulus tanpa interupsi yang berarti. Padahal pengangkatan Kapolri tersebut sangat kontroversial. Jarang sekali KMP dan Indonesia Hebat bisa sejalan seperti khususnya dalam hal yang sangat kontroversial. Justru saat ini penolakan itu disuaralan oleh partai Demokrat. Tampaknya hal ini harus diwaspadai oleh kubu Indonesia Hebat. Strategi apa yang aka diaminkan oleh koalisi Merah putih dengan adanya keanehan ini.
  • Memberhentikan Kapolri melanggar UU. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengkritik langkah yang ditempuh Presiden Joko Widodo dalam memberhentikan Jenderal Polisi Sutarman dan mengangkat Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri. Jika Presiden ingin memberhentikan dan mengangkat Kapolri harus terlebih dahulu meminta persetujuan DPR. Jokowi memberhentikan Kapolri dan kemudian mengangkat penggantinya tanpa persetujuan DPR. Namun, hal itu lanjut dia dapat dilakukan hanya karena alasan-alasan mendesak. Yusril merujuk kepada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kapolri pasal 11 yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Pada pasal 11 itu disebutkan pada poin ke lima yaitu “Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Dengan  tidak adanya persetujuan yang diminta Jokowi kepada DPR untuk mengangkat Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri, Yusril jadi mempertanyakan alasan-alasan apa yang membuat Presiden tergesa-gesa melakukan pergantian Kapolri.“Alasan mendesak itu hanya dua, yakni jika Kapolri melanggar sumpah jabatan atau membahayakan keamanan negara.

Tampaknya inilah bedanya hukum dan keadilan. Bila HUKUM berbicara maka saat seseorang belum divonis maka dianggap bersih dan suci. Sehingga jabatan puncak penegakan hukum dianggap halal. Tetapi bila KEADILAN berbicara presiden minta pendapat KPK, dengan rapor merah saja menteri dibatalkan. Saat ini hanya berbekal rekomendasi Kompolnas dan dengan azaz praduga tak bersalah Presiden dan DPR terus memuluskan Calon Kapolri yang kontroversial. Hal ini terjadi karena presiden dan DPR saat sedang berdiri di atas HUKUM TIDAK BERKEADILAN. Hal ini terjadi karena menafikkan moral, etika dan demi kepentingan individu dan kelompok tertentu. Bila hal ini terjadi akan membuat bingung rasio sehat masyarakat.

www.beritasepuluh.com

Supported by : http://www.beritasepuluh.com. Yudhasmara Foundation. “Inspirasi Manusia Modern” “Lebih Baik Menyalakan Lilin Daripada Mengutuk Kegelapan” Editor in Chief: Audi Yudhasmara. Co-editor: Sandiaz Yudhasmara. Foundation Director : Dr Widodo judarwanto pediatrician. Publisher : Dr Narulita Dewi. Editor: Nanda Prawira. Marketing : Desiana. Design-Multi media : Santana Arif. Data-Dokumentasi : Ariani Santika. Finance : Julia Firdausi. General support : Prabuningrat, Sis Wahyudi, Vavan Prayudha, Editor in Chief : Audi Yudhasmara. Reporter : Audi Yudhasmara. Sandiaz Yudhasmara, Nanda Prawira. Marketing : Rahmawati. Design-Multi media : Firdausi Ramadana. Data-Dokumentasi : Wita Santika. Finance : Julia Firdausi. General Support : Prabuningrat, Sis Wahyudi. Address: Menteng Square AR 20 Jln Matraman 30 Jakarta Pusat. Phone: 021-29614252 – 08131592-2012 – 08131592-2013 Mobil Phone: 089690509906 email : beritasepuluh@gmail.com https://beritasepuluh.com/ Komunikasi facebook: Berita Sepuluh

Copyright 2014. Beritasepuluh.com Network Information Education Network. All rights reserved
Iklan

Kategori:Tak Berkategori