*Politik-Sosial

10 Kelemahan Jokowi Yang Menjadi Isu Politik Terpanas

10 Kelemahan Jokowi Yang Menjadi Isu Politik Terpanas

  • Jokowi Presiden Boneka Paska penetapan Jokowi sebagai calon presien dari PDIP, banyak serangan panas menerpanya. Wakil Sekretaris Jendral DPP PKS Fahri Hamzah ikut menuding calon presiden (capres), Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres boneka. Salah satu serangan panas yang dilakukan lawan politiknya adalah Jokowi dianggap sebagai Bonekaya PDFIP atau Bonekanya Megawati. Tetapi tudingan tidak mengenakkan tersebut dibantah ramai-ramai baiuk oleh Jokowi, Megawati atau elit PDIP lannya. Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto meminta rakyat menetapkan pilihan yang benar saat memilih anggota legislatif pada 5 April mendatang.  Calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto menyindir Jokowi sebagai calon presiden boneka yang diduga akan diintervensi oleh Megawati.Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristyanto menjawab pada Maret 29 Maret 2014 dengan menyatakan, “Jokowi memang calon presiden wayang, tapi dalangnya rakyat.”  “Kalau salah memilih, rakyat tidak hanya akan sengsara pada lima tahun berikutnya, tapi hingga anak-cucunya,” katanya saat kampanye di Lapangan Masaran, Sragen, Jawa Tengah, Ahad, 16 Maret 2014. Secara khusus, dia meminta kader Gerindra dan masyarakat tidak memilih calon presiden koruptor serta berwatak Kurawa atau Sengkuni. “Juga jangan memilih capres boneka,” ujarnya. Pernyataan ini menyindir Joko Widodo, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jokowi dinilai hanya menjadi kepanjangan tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Fahri setuju apabila Jokowi dianggap berada di bawah pengaruh Megawati. “Memang drama Jokowi mirip boneka,” kata Fahri seprti yang dilansir replubika.co.id Jum’at (4/4). Fahri menyatakan sosok seperti Jokowi tidak pantas menjadi presiden. Pasalnya Jokowi tidak bisa bersikap independen dalam mengambil putusan politik. “Janganlah jadi pemimpin 260 juta rakyat kalau tidak independen,” ujarnya. Indonesia sebagai negara berdaulat mesti dipimpin orang yang merdeka. “Ini negara berdaulat dan kita tak mungkin dipimpin orang yang tidak merdeka,” kata Fahri. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menulis “Sajak Tentang Boneka” yang diyakini ditujukan untuk Jokowi. Setelah mengeluarkan beberapa pusisi sindiran, kembali Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon Kamis (3/4), mengeluarkan puisi terbaru berjudul “Sajak Tentang Boneka” beredar melalui pesan BlackBerry Messenger (BBM). Dalam karya terbarunya itu, Fadli menyinggung tentang fenomena calon presiden (capres) yang dikendalikan oleh orang lain alias capres boneka
  • Jokowi si Kutu Loncat Ketua Dewan Pembina partai Gerindra Prabowo Subianto menyindir bakal calon presiden Joko Widodo dari PDI Perjuangan sebagai pemimpin yang tak amanah menjalankan jabatannya dan sudah ingkar janji..  Pernyataan bernada sindiran itu disampaikan Prabowo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu 16 Maret 2014.  Prabowo menyinggung Jokowi yang dulu kerap menampik saat ditanya mengenai peluang menjadi calon presiden, tapi justru sekarang dia maju dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi telah berdusta terhadap warga DKI Jakarta dengan mencalonkan diri jadi presiden Republik Indonesia (RI). Pasalnya Jokowi telah berjanji untuk membereskan Jakarta sewaktu dahulu mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. “Dalam Al-Quran, jelas sekali ancaman terhadap orang-orang yang berbohong dan pemimpin yang membohongi rakyatnya,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zukarnain seperti yang dilansir Replubika. Budayawan Betawi Ridwan Saidi menilai Joko Widodo telah mengkhianati warga yang memercayakannya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Menurut Ridwan, Jokowi sudah terbiasa mengkhianati warga. “Kalau mengkhianati warga itu sudah bawaan lahir dia (Jokowi). Emang begitu sifatnya. Dulu kan waktu jadi Wali Kota Solo, dia lari ke Jakarta. Sekarang dari Jakarta, dia mau lari lagi,” ujar Ridwan seperti yang dilansir Kompas.com,
  • Kaki Tangan Asing PDI Perjuangan (PDIP) dinilai blunder terkait pertemuan dengan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) Robert O Blacke serta beberapa dubes asing di kediaman pengusaha Jacob Soetoyo. Pertemuan  tersebut menimbulkan spekulasi jelang Pilpres 2014. Pertemuan dengan beberapa dubes asing itu dihadiri langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Jokowi) selaku capres. Jokowi bersama Megawati dan Puan menaiki mobil Mercy B 609 HPM warna putih. Jokowi yang biasa akrab menyapa wartawan, justru malam itu Jokowi tampak bersembunyi dan menghindari awak media. Sementara, Megawati yang duduk di bangku belakang hanya melemparkan senyuman pada awak media. Adapun tujuh dubes yang ikut hadir terlihat dari beberapa mobil yang terparkir di halaman rumah yang cukup besar itu; CD 12 merupakan Kedubes AS, CD 15 Vatikan, CD 18 Myanmar, CD 19 RRC, CD 42 Meksiko, CD 48 Turki, dan CD 108 Peru. Menurut para pengamat pertemuan itu kesalahan besar bagi PDIP. Sebab, hal itu semakin mempertegas dugaan publik terhadap kepentingan asing atas pencapresan Jokowi. Terungkapnya pertemuan itu membuat masyarakat semakin melek dengan ambisi Jokowi menjadi penguasa di Indonesia. Semakin memperjelas ada kepentingan asing di belakang mantan Wali Kota Solo itu. Pertemuan tersebut difasilitasi konglomerat besar. Makin jelas pengaruh cukong dalam gerakan pemenangan Jokowi,”. Makin jelas bahwa Jokowi hanya sekadar boneka Megawati. Ia diminta hadir dalam pertemuan tersebut oleh Mega, tapi tak kuasa menolak,” kata pengaat menduga.  Sebagai calon presiden Jokowi berkewajiban menjelaskan kepada publik apa agenda pertemuan tersebut. Semakin ditutupi, semakin menggerus kepercayaan publik,”.
  • Jokowi Keturunan Cina Seperti yang dilansir aktual.co, Budayawan Ridwan Saidi mengungkapkan bahwa Jokowi itu adalah keturunan Cina. Bapaknya adalah seorang chinese. Dari plat mobilnya aja B 1123 HO. 11 dan 23 dalam bahasa Cina adalah melambang hewan. HO adalah nama cina,” . Beberapa situs dunia maya menyebutkan bahwa Oey Hong Liong adalah warga China solo ini memang selalu ditutup-tutupi media massa tidak lain adalah ayah kandung Joko Widodo. Tetapi berbeda lagi, menurut wikipedia Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo.Sebelum berganti nama, Joko Widodo memiliki nama kecil Mulyono.

  • Putra Sulung Jokowi Terima Suap Putra sulung Jokowi dituding menerima Rp 2 miliar dana suap proyek busway. Informasi tanpa sumber yang jelas ini menyebutkan bahwa Michael Bimo Putranto, bekas Ketua Tim Sukses Jokowi di Solo pada 2005, yang memberikan uang itu. Nama Bimo pertama muncul di majalah Tempo dalam laporan utama mengenai proyek pengadaan 656 bus asal Tiongkok untuk busway senilai Rp 1,5 triliun yang bermasalah. Nama Michael Bimo Putranto disebut-sebut terlibat dalam Proyek pembelian bus Transjakarta senilai Rp 1,5 triliun oleh pemerintah DKI Jakarta yang  diduga bermasalah. Bimo yang juga Presiden Pasoepati, klub pendukung Persis Solo, seperti dilansir majalah Tempo edisi Senin, 10 Maret 2014, disinyalir turut bermain dalam proyek pengadaan busway. Persoalan proyek ini meledak awal Februari 2014 ketika ditemukan banyak kerusakan pada sebagian dari 90 bus baru yang diparkir di Unit Pengelola Transjakarta di Cawang, Jakarta Timur. Baru sehari diresmikan pengoperasiannya oleh Gubernur Jokowi, yakni pada 15 Januari 2014, beberapa bus mogok.  Dari 30 bus gandeng yang diluncurkan itu, 12 di antaranya tak bisa berjalan keesokan harinya. Pengelola Transjakarta menemukan macam-macam kerusakan. Yang “ringan” adalah pintu sulit dibuka dan penyejuk udara sering mati.Kabar semakin hangat dan seolah benar karena disebutkan juga bahwa informasi soal putra sulung Jokowi itu diperoleh dari sumber internal Tempo. Tempo sendiri tak memiliki informasi tadi, apalagi menyebarkan informasi tak jelas tersebut.  Jokowi juga telah membantah tudingan itu. “Namanya isu politik, diaduk-aduk itu biasa. Dapet aja mereka isunya,” kata Jokowi pada 8 April 2014.
  • Jokowi Presiden, Menteri Agama dari Kaum Syiah Isu ini dikaitkan dengan pakar ilmu komunikasi Jalaluddin Rahmat, penganut Syiah yang juga calon anggota DPR dari PDIP di daerah pemilihan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat (Jawa Barat II). Eriko Sotarduga mengatakan partainya enggan menanggapi kampanye hitam yang menyerang partai. Alasannya, isu akan menjadi bola liar bila PDI Perjuangan menanggapi. Eriko mengatakan PDIP ingin menunjukan cara politik yang santun tanpa menjelek-jelekkan kelompok lain. Jokowi Penganut Syiah “Itu lho pak Jokowi, yang saya bilang orang Syiah yang akhlaknya baik banget difitnah macam-macam. Untung dia Syiah, jadi orang intoleransinya pada gonggong, Pak Jalal-nya jalan terus. Kalo baca fitnah-fitnahnya, lucu-lucu.. tenan, pak.. hehehee..,” ungkap Emilia dalam akun Facebook-nya pada Ahad (16/03). Dalam blog Kompasiana pada 20 Maret 2014 muncul informasi bahwa istri Jalaluddin Rahmat yakin suaminya masuk daftar calon legislatif dari PDIP karena Jokowi juga penganut Syiah. Kang Jalal, begitu nama panggilan Jalaluddin, berada di nomor urut dalam daftar calon legislatif PDIP di daerah pemilihan Jawa Barat II. Menurut penuturan Teten Masduki kepada Tempo pada Maret lalu, posisi itu sedianya jatah suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Taufiq Kiemas. Setelah Taufiq meninggal, posisi itu ditawarkan kepada Teten. Namun, mantan calon Wakil Gubernur Jawa Barat itu menolak. “Saya tak cocok di parlemen,” ujar Teten.  PDIP, kata Eriko, enggan menanggapi tuduhan ini. “Lebih baik kita intropeksi diri. Ketika satu jari menunjuk ke depan, tiga jari lainnya mengarah ke kita,” kata Eriko.
  • Jokowi Yes, Megawati No PDIP No Isu ini beredar di kalangan kelompok menengah perkotaan sekitar sepekan sebelum pencoblosan. Dalihnya, banyak politikus PDIP yang korup sekaligus menciptakan check and balances jika Jokowi menjadi presiden nanti. Sekretaris Jenderal PDIP menyatakan isu itu merupakan bagian dari manuver intelijen. Tanggapan pun muncul dari Koordinator Kader dan Simpatisan PDIP Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi dan Jokowi. “Yang benar adalah Jokowi Yes, PDIP Yes,” kata Jokowi pada 3 April 2014.  Barisan pendukung Megawati Soekarnoputri di Jawa Timur yang menyebut diri mereka Pro-Mega (Promeg) mengancam tak menggunakan hak suara jika PDI Perjuangan mengajukan Joko Widodo sebagai calon presiden. Alasannya, Jokowi–panggilan Joko Widodo–bukan tipe pemimpin yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik, mandiri, dan terbebas dari kepentingan kapitalis.  “Promeg golput (golongan putih). Jokowi tak lebih dari pelaksana administrasi saja, bukan pemimpin,” kata Koordinator Promeg Jawa Timur, Bido Swasono, Jumat, 14 Maret 2014. Selain itu, Jokowi dinilai tak memiliki watak pemimpin yang visioner. Beredar spanduk dukungan yang mengatasnamakan Forum Pendukung Jokowi Presiden 2014 di jembatan penyebrangan daerah salemba raya jakarta pusat. Entah siapa yang memasang spanduk ini, tapi cukup mendapat perhatian masyarakat, dimana dalam spanduk tersebut, tertulis Mega No, Jokowi Yes, dengan isi : PDI-P Era Jokowi – PDI-P Milik Jokowi. Sepertinya tidak hanya di salemba saja spanduk seperti ini terpasang, ada di beberapa tempat di seputar jakarta, dimana hal tersebut dibenarkan oleh beberapa orang yang melihat spanduk tersebut di wilayah lain. Apakah ini bagian dari kampanye ? yang pasti tidak, karena isinya sangat tendensius.
  • Foto Jokowi Bayi di Gendongan Megawati Sepekan sebelum pemilu legislatif beredar di media sosial foto rekayasa Jokowi menjadi bayi yang digendong Mega. Foto ini seakan menegaskan tuduhan Jokowi berada di bawah bayang-bayang Mega. Menurut Eriko, melihat rekam jejak Jokowi, pemerintahan Jokowi tak akan menungkin diintervensi oleh Mega. Buktinya, Jokowi tak pernah disetir selama dua periode memimpin Kota Solo dan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
  • PDIP Pengkhianat Perjanjian Batu Tulis Prabowo menyatakan bahwa dalam perjanjian Batu Tulis pada 2009, Mega sepakat mendukung Prabowo menjadi calon presiden pada 2014 jika dirinya tak mencalonkan diri. Dengan mengajukan Jokowi sebagai calon presiden, Mega dan PDIP dianggap mengkhianati perjanjian. Atas tuduhan Prabowo, PDIP membantah ada poin perjanjian itu. Tetapi di saat lain sebagian elit membenarkan tetapi hal itu diingkari karena saat tahun 2009 itu Prabowo kalah sehingga perjanjian tidak berlaku.
  • PDIP Tukang Jual Aset Negara Isu ini mengacu pada penjualan sejumlah aset negara, antara lain perusahaan telekomunikasi Indosat, ketika Mega menjabat Presiden RI pada 2001-2004. Namun hal itu dibantah PDIP, penjualan aset-aset tersebut dilakukan atas dasar Ketetapan MPR. Megawati kala itu tak bisa berbuat apa-apa dan hanya melaksanakan amanat TAP MPR.Bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo, menilai tidak tepat kritik berbagai pihak terhadap Megawati Soekarnoputri terkait penjualan aset negara. Menurut Jokowi, pengkritik itu menggunakan tolok ukur keadaan saat ini, bukan situasi saat Megawati menjabat sebagai Presiden RI 2001-2004. Jokowi menuturkan, saat itu Indonesia sedang mengalami kesulitan karena belum pulih dari krisis ekonomi pada 1998. Akibatnya, Megawati terpaksa menjual beberapa aset milik negara. “Konteks saat itu memang ada APBN yang harus ditutup. Jadi, jangan lihat saat sekarang. Kalau kesulitan seperti itu, kan terus mencari jalan keluar,” kata Jokowi Sabtu (29/3/2014) pagi. Jokowi menilai apa yang dialami oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu adalah suatu risiko menjadi seorang pemimpin. Pemimpin, kata Jokowi, pasti akan dihadapkan oleh pilihan-pilihan. “Terkadang dia dihadapkan dengan pilihan yang sulit dan itu harus dipilih,” ujarnya. Jokowi juga menampik anggapan bahwa dirinya akan mengikuti langkah Megawati untuk menjual aset negara jika terpilih sebagai presiden mendatang. Dalam keadaan ekonomi seperti sekarang, Jokowi ingin membeli kembali aset-aset negara yang telah dijual tersebut. “Kan dilihat juga dari manajemen APBN, kalau ada yang normal dan longgar untuk pembelian kembali, kenapa ndak dilakukan,” kata Jokowi.
  • Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan Waktu Pemerintahan Megawati Mahkamah Internasional (International Court of Justice) telah memutuskan bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas Pulau Sipadan-Ligitan. Ketika Megawati menjadi presiden, kasus itu sudah masuk ke Mahkamah Internasional dan sudah diputuskan .
Supported by :
http://mediaanakindonesia.files.wordpress.com/2010/12/img00055-20101205-1659.jpg?w=291&h=218KORANDO – Koran Anak Indonesia. Yudhasmara Foundation Editor in Chief: Audi Yudhasmara. Co-editor: Sandiaz Yudhasmara. Foundation Director : Dr Widodo judarwanto pediatrician. Publisher : Narulita dewi. Editor: Nanda Prawira. Marketing : Elvareta Alphanandia Andelin.Design-Multi media : Santana Arif. Data-Dokumentasi : Ariani Santika. Finance : Julia Firdausi. General support : Prabuningrat, Sis Wahyudi, Vavan PrayudhaDr Widodo judarwanto pediatrician. Publisher : Narulita dewi. Editor in Chief : Digna Betanandya. Reporter : Audi Yudhasmara. Sandiaz Yudhasmara, Nanda Prawira. Marketing : Elvareta Alphanandia Andelin.Design-Multi media : Santana Arif. Data-Dokumentasi : Ariani Santika. Finance : Julia Firdausi. General support : Prabuningrat, Sis Wahyudi.

“PUPUK MINAT BACA ANAK DAN REMAJA INDONESIA SEJAK DINI”. Membaca adalah investasi paling kokoh bagi

masa depan perkembangan moral dan intelektual anak. “SELAMATKAN MINAT BACA ANAK INDONESIA”.

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Bendungan Hilir Jakarta Pusat  Phone : (021) 5703646

email : korando@gmail.com http://korananakindonesia.com/

Copyright 2014. Koran Anak Indonesia Network Information Education Network. All rights reserved
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s